PENYELESAIAN PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND) DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH (Studi Pada Paket Pembangunan Jalan Bts. Sekayam/Entikong-Rasau di Provinsi Kalimantan Barat)

Iin, Hidayah Nawir (2023) PENYELESAIAN PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND) DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMERINTAH (Studi Pada Paket Pembangunan Jalan Bts. Sekayam/Entikong-Rasau di Provinsi Kalimantan Barat). Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover Abstrak.pdf - Published Version Download (676kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (469kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (162kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (Full Tesis) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang telah mengatur bahwa Jaminan Pelaksanaan dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah bersifat mudah dicairkan dan tanpa syarat (unconditional), namun dalam prakteknya, pencairan jaminan ini kerap menimbulkan permasalahan baru diantara para pihaknya seperti pada pencairan Jaminan Pelaksanaan Paket Pembangunan Jalan Sekayam/Entikong-Rasau di Prov. Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum para pihak dalam Jaminan Pelaksanaan tersebut, Faktor penghambat dalam pencairan Jaminan Pelaksanaan, serta bentuk perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan pada Paket Pembangunan Jalan Sekayam/Entikong-Rasau di Prov. Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitin lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Hasil Penelitian (1) Kekuatan hukum para pihak pada Jaminan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah didasarkan pada perjanjian yang mereka buat. Adapun kekuatan hukum perjanjian tergantung pada pemenuhan syarat sah suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Untuk kepastian hukum, yang erat kaitannya dengan asas pacta sunt servanda, maka perjanjian yang dibuat secara sah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yang menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak mengingkari kewajibannya, maka memberikan hak kepada pihak lainnya untuk menuntut pelaksanaan prestasi tersebut baik disertai dengan ganti rugi maupun tidak kepada pihak yang mengingkarinya. (2) Hambatan dalam pencairan Jaminan Pelaksanaan Paket Pembangunan Jalan Sekayam/Entikong-Rasau yaitu Kontra Bank Garansi belum dicairkan, adanya gugatan dari Penyedia Jasa, Penyedia Jasa Pailit, Posisi Pengguna Jasa sebagai Kreditur dalam kepailitan Penyedia Jasa; dan Adanya larangan pencairan Jaminan dari kurator. (3) Bentuk perlindungan hukum bagi Pengguna Jasa dalam penyelesaian pencairan Jaminan Pelaksanaan Paket Pembangunan Jalan Sekayam/Entikong-Rasau ada 2 (dua) yaitu: Pertama, perlindungan hukum preventif yakni mewajibkan jaminan diterbitkan oleh Penjamin yang direkomendasikan OJK dengan mencantumkan klausul tanpa syarat (unconditional), mudah dicairkan, pelepasan hak-hak istimewa Penjamin, melakukan konfirmasi keabsahan jaminan ke Penjamin, dan penguatan pengawasan serta perlindungan konsumen oleh OJK. Kedua, perlindungan hukum represif yaitu melalui Non-Litigasi dengan memanfaatkan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan melalui LAPS SJK; serta melalui Litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Actions (login required)

View Item