MITIGASI RISIKO HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI MELALUI DEWAN SENGKETA

Helda, Shantyabudi (2023) MITIGASI RISIKO HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI MELALUI DEWAN SENGKETA. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Tesis Cover dan Abstrak) Tesis Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Tesis BAB I Pendahuluan.pdf) Tesis BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (5MB)
	Text (Tesis BAB VI Penutup.pdf) Tesis BAB VI Penutup.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Tesis Daftar Pustaka) Tesis Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Full-text Thesis) Tesis Tugas Akhir Utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Proyek konstruksi dianggap sebagai sektor yang sarat dengan risiko. Risiko adalah kejadian yang tidak pasti dan apabila terjadi mempunyai dampak terhadap hasil akhir dan sasaran proyek. Hampir setiap kegiatan industri jasa konstruksi selalu muncul klaim yang sering kali juga kemudian menjadi sebuah sengketa. Dasar hukum penyelesaian sengketa kontrak konstruksi diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dengan mengarahkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan (out of court mechanism) dan memberikan dukungan keberadaan dewan sengketa (dispute board) untuk mencegah klaim sebelum berkembang menjadi sengketa. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 kurang memberikan pegaturan secara rinci terkait dewan sengketa (dispute board) sehingga diragukan efektivitasnya oleh para pihak dalam industri jasa konstruksi di Indonesia. Rumusan masalah (research questions) dari penelitian ini adalah: 1. Apa saja risiko hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa kontrak konstruksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan mitigasi risiko hukum yang dapat menghindari terjadinya sengketa kontrak konstruksi? 3. Bagaimana formulasi penyelesaian sengketa kontrak konstruksi melalui dewan sengketa (dispute board) di Indonesia? Metode menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan historis (historical approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan mendasar antara klaim konstruksi dengan gugatan hukum. Konsep penghindaran sengketa (dispute avoidance) dirancang untuk mengubah budaya memungkinkan pencegahan perselisihan secara proaktif, dan penyelesaian perselisihan secara aktual (real-time). Pengaturan teknis dewan sengketa (dispute board) di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021. Hasil dari dewan sengketa (dispute board) adalah putusan formal yang bersifat final dan mengikat (final and binding), dalam hal ini tidak setara dengan keputusan yang dapat ditegakkan (enforceability) tetapi mengikat secara kontraktual.

Actions (login required)

View Item