ADENDUM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA YANG MENJADI LAMPIRAN DALAM PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PEKERJAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Husni, Muhammad Fakhruddin (2023) ADENDUM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA YANG MENJADI LAMPIRAN DALAM PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PEKERJAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover + Abstrak.pdf - Published Version Download (824kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (8MB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (320kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Naskah Tesis Full Text) Tesis - Husni Muhammad Fakhruddin - NIM 2120119005.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (53MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu ciri khusus lelang proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha adalah rancangan perjanjian masuk ke dalam dokumen lelang yang dikompetisikan dan berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 29 tahun 2018, tidak diperkenankan mengubah substansi rancangan perjanjian yang telah dikompetisikan dalam tahap finalisasi perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Hal ini menjadi dilematis ketika perjanjian sudah disepakati dan ditandatangani namun dalam pelaksanaannya membutuhkan adendum sehingga sering kali memunculkan keragu-raguan dari para pihak untuk melakukan adendum perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya adendum perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur serta mengkaji sejauh mana batasan dilakukannya adendum perjanjian kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan akibat hukumnya. Penelitian ini dibuat dengan metode penelitian hukum empiris. Data untuk menyelesaikan penelitian ini merupakan gabungan dari data primer yang diambil dengan menggunakan metode wawancara dan data sekunder di bidang hukum. Berdasarkan hasil penelitian yaitu pertama, faktor yang mendorong Badan Usaha Pelaksana dengan Pemerintah melakukan adendum perjanjian KPBU adalah adanya kebijakan dari Pemerintah yang memberatkan Badan Usaha Pelaksana dan terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan pembiayaan proyek. Kedua, Batasan dalam melakukan adendum perjanjian KPBU mengacu kepada Perpres 38/2015 dan norma yang berlaku dalam PerkaLKPP 29/2018 maupun PerkaLKPP 19/2015, untuk ketentuan yang tidak diatur dalam Perpres 38/2015, PerkaLKPP 29/2018 maupun PerkaLKPP 19/2015 dapat diadendum sepanjang alasan adendum tersebut diterima secara hukum dan bukan karena kelalaian para pihak. Hal yang tidak diperbolehkan adalah melakukan adendum perjanjian KPBU dengan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum yaitu karena terbukti adanya cacat kehendak, persekongkolan dan/atau kelalaian dari Badan Usaha Pelaksana. Ketiga, Akibat hukum dari melakukan adendum perjanjian KPBU tergantung dari faktor yang melatarbelakangi adendum tersebut apabila faktor tersebut terdapat unsur cacat kehendak maka perjanjian dapat dibatalkan baik seluruhnya maupun sebagian. Kemudian, apabila disebabkan karena faktor di luar kendali para pihak maupun adanya variation order, maka adendum perjanjian tersebut mengikat secara sah menurut hukum sepanjang disepakati para pihak meskipun mengubah substansi yang telah dikompetisikan dalam lelang.

Actions (login required)

View Item