TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 285 PK/Pdt/2013

Tri, Nidya Sari (2023) TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 285 PK/Pdt/2013. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK (2).pdf - Published Version Download (320kB)
	Text BAB I-1.pdf - Published Version Download (310kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (155kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA (2).pdf - Published Version Download (236kB)
	Text FULL TESIS-1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam pemberian Hak Tanggungan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT sebelumnya telah dibuat perjanjian hutang piutang yang menjadi dasar dari Hak Tanggungan, Dari hal tersebut terdapat salah satu kasus yang penulis telusuri yaitu Putusan Nomor 285 PK/Pdt/2013 yang dimana Maria Fransisca melawan PT Bank Central Asia (BCA), Kantor Notaris/ PPAT R. Sabar Partakosoema, Dinny Herlela, Kakan Badan Pertahanan Nasional Jawa Barat yang dimana dalam kasus ini tergugat II yaitu kantor Notaris/PPAT R.Sabar Partakosoema yang dimana menghilangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) penggugat dan juga APHT atas nama tergugat, penggugat juga merasa dirugikan karena kehilangan tersebut penggugat sebagai pihak yang melaporkan dalam surat kehilangan yang dibuat, akan tetapi penggugat yaitu Maria Fransisca tidak merasa kehilangan SHM dan APHT tersebut, rumusan masalah yaitu Bagaimana Tanggung Jawab PPAT Dalam Pemasangan Hak Tanggungan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jabatan Hak Tanggungan ? Akibat Hukum Apakah Yang Timbul Dari Pemasangan Hak Tanggungan Yang Tidak Sesuai Dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan? Bagaimanakah Tanggung Jawab PPAT Dalam Pemasangan Hak Tanggungan Yang Menyimpang Dari UUHT Berkaitan Dengan Perkara Nomor 285 PK/Pdt/2013 ? penelitian ini menggunakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, kesimpulan dari penelitian ini yaitu Tanggung Jawab Notaris/PPAT dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan. Dalam hal ini, Notaris berperan membuat dan mengesahkan akta autentik dalam perjanjian Kredit dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang membuat dan mengesahkan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pemasangan Hak Tanggungan Yang Tidak Sesuai Dengan UUJN adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat serta kreditor pemegang hak tanggungan akan kehilangan hak-hak istimewanya sebagaimana yang ditentukan dalam UUHT. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pemasangan Hak Tanggungan Yang Menyimpang Dari UUJN Berkaitan Dengan Perkara Nomor 285 PK/Pdt/2013 seperti menghilangkan Minuta Akta Jika minuta akta tersebut hilang, dapat dikatakan Notaris tidak menjalankan kewajibannya menyimpan minuta akta dengan benar. Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya yang terdapat dalam huruf a hingga huruf l sebagaimana disebutkan di atas dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Kata Kunci : Hak Tanggungan, Tanggung Jawab, PPAT

Actions (login required)

View Item