PENERTIBAN PENAMBANG¬¬¬¬AN PASIR TANPA IZIN DI DESA PADANG BIRIK-BIRIK KOTA PARIAMAN

Suci, Prima Sari (2023) PENERTIBAN PENAMBANG¬¬¬¬AN PASIR TANPA IZIN DI DESA PADANG BIRIK-BIRIK KOTA PARIAMAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (441kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (275kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ( yang selanjutnya disebut UUD 1945) memuat bahwa Indonesia memiliki berbagai potensi Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Manusia dapat memanfaatkan berbagai hasil SDA untuk memenuhi keperluan hidup, salah satunya yaitu memanfaatkan barang-barang hasil pertambangan. Kegiatan pertambangan di Indonesia sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan sangat memberikan keuntungan bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut membawa dampak yang merugikan apabila kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Menimbang pentingnya pengelolaan sumber daya dan pengusahaan pertambangan di Indonesia ada beberapa hal yang berkaitan dengan perbaikan pengelolaan pertambangan nasional maka harus dilaksanakan salah satunya penertiban terhadap pelaku usaha tambang yang melakukan penambangan tanpa izin. Salah satu kekayaan alam dalam bidang pertambangan yang banyak dimiliki Indonesia adalah pasir. Dikutip dari Badan Pusat Statistik volume produksi pertambangan bahan galian berupa pasir di Indonesia pada tahun 2019 mencapai jumlah sebanyak 152.666.283. Begitu juga Sumatera Barat dengan Potensi SDA andalan adalah Batubara dan tak kalah penting yang juga menjadi deposite terbesar adalah bahan galian berupa pasir. Namun saat ini di Sumatera Barat sangat marak aktivitas penambangan pasir yang dilakukan masyarakat sekitar tanpa memiliki izin. Kegiatan ini sangat meresahkan bahkan sudah memberikan dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan, abrasi dan ancaman bencana alam lainnya. Salah satu kejadian ini terdapat di Desa Padang Birik-Birik Kota Pariaman dan tengah dilakukan penertiban oleh pihak berwenang namun masih sering terjadi sampai saat ini. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan dengan permasalahan yang akan diteliti adalah pertama, bagaimana penertiban penambangan pasir tanpa izin di Desa Padang Birik-Birik Kota Pariaman. Kedua, apakah hambatan dalam melakukan penertiban penambangan pasir tanpa izin di Desa Padang Birik-Birik Kota Pariaman. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Adapun teknis pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara terhadap pihak terkait serta melalui dokumen-dokumen yang ada melalui data tertulis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penertiban penambangan pasir tanpa izin di Desa Padang Birik-Birik terdapat kesimpangsiuran atas siapa yang berwenang dalam penertiban tersebut karena perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat ekstrim. Hambatan yang ditemukan dalam penertiban penambangan pasir tanpa izin di Desa Padang Birik-Birik adalah berupa: 1) Hambatan Yuridis dan 2) Hambatan Non Yuridis K ata Kunci: Penertiban, Penambangan Pasir, Tanpa Izin, di Kota Pariaman

Actions (login required)

View Item