IMPLIKASI KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI TERHADAP JALANNYA PEMERINTAHAN DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN TANAH DATAR)

FHAUZANUL, IKHWAN (2015) IMPLIKASI KEKOSONGAN JABATAN WAKIL BUPATI TERHADAP JALANNYA PEMERINTAHAN DI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN TANAH DATAR). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text 507.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang ada di propinsi sumatera barat. Dibidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten tanah datar meraih peringkat 55 nasional dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2013. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari keberhasilan Bupati M.Shadiq Pasadigoe dan Wakil bupati H.Hendri Arnis memimpin Kabupaten Tanah Datar. Belum genap 3 tahun masa pemerintahan Bupati M.Shadiq Pasadigoe dan Wakil bupati H.Hendri Arnis memimpin Kabupaten Tanah Datar, duet pasangan ini harus kandas ditengah jalan. Hal ini diakibatkan oleh majunya Wakil bupati H.Hendri Arnis sebagai calon walikota dalam pemilihan Walikota Padang Panjang pada tahun 2013 dan akhirnya terpilih. Dengan terpilihnya H.Hendri Arnis sebagai Walikota Padang Panjang tentu jabatan Wakil bupati Tanah Datar mengalami kekosongan. Kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang terjadi di kabupaten tanah datar memberikan dampak terhadap pemerintahan karena tugas pemerintahan yang dimuat dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut tidak terlaksana. Terlebih pada saat itu tidak ada kejelasan tentang pengisian kekosongan wakil bupati yang telah berlangsung lama. Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal (sosiolegal research). Artinya, penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melihat penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan. Kekosongan jabatan wakil bupati yang terjadi di kabupaten tanah datar memberikan beban kerja yang lebih besar kepada bupati tanah datar dalam memimpin pemerintah daerah serta membuat pemerintah kabupaten tanah datar sulit meningkatkan kinerja dan bersaing dengan pemerintah daerah lain dalam tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Kekosongan jabatan wakil bupati di tanah datar yang terjadi selama lebih kurang 7 bulan diakibatkan oleh lambatnya mekanime pemilihan oleh DPRD tanah datar karena berbagai faktor yaitu pembentukan Badan Musyawarah yang lama akibat dari anggota DPRD banyak disibukkan oleh agenda politik menjelang pemilu legislatif 2014 sehingga tidak terpenuhinya quorum dan penyusunan rancangan tata tertib pemilihan wakil bupati tidak dapat dilaksanakan, pemenuhan kelengkapan persyaratan masing-masing calon yang belum lengkap memakan waktu yang cukup lama. Kemudian lamanya pelaksanaan pengisian tersebut juga disebabkan oleh reschedule atau penjadwalan ulang agenda DPRD Kab. Tanah Datar yang telah ditetapkan sebelumnya karena ada beberapa rancangan peraturan daerah yang harus diselesaikan

Actions (login required)

View Item