PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI BAYUR KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

Mairesha, Effela (2023) PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT OLEH LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI BAYUR KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (77kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Skripsi Full-11-28.pdf - Published Version Download (327kB)
	Text (Bab Iv Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (188kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Hukum adat merupakan cerminan dari kehidupan serta nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Nagari Bayur, akibat maraknya tindak pidana pencurian yang terjadi mendorong para pemuka adat dan masyarakat untuk menyelesaikan melalui ketentuan pidana adat. Penerapan sanksi pidana adat diselenggarakan melalui sidang peradilan adat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh lembaga kerapatan adat Nagari Bayur Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan respon aparat penegak hukum terhadap penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji mengenai ketentuan hukum yang beraku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi pidana adat dilakukan melalui sidang nagari dalam suatu peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga kerapatan adat nagari. Sanksi yang diterapkan berupa: permintaan maaf, denda atau ganti kerugian dan diusir dari kampung. Hambatan dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian disebabkan oleh aparat penegak hukum, pelaku , korban dan masyarakat. Aparat penegak hukum terutama kepolisian sektor Tanjung Raya mendukung penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dianggap sebagai upaya menerapkan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Kata kunci : Hukum Pidana Adat, Sanksi Pidana Adat, Tindak Pidana Pencurian

Actions (login required)

View Item