PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA INTERNATIONAL SEA-BED AUTHORITY DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DASAR LAUT DALAM MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982

AHMAD, ARIADI (2017) PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA INTERNATIONAL SEA-BED AUTHORITY DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DASAR LAUT DALAM MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) COVER dan abstrak.pdf - Published Version Download (216kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I (pendahuluan).pdf - Published Version Download (365kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR) BAB akhir (penutup).pdf - Published Version Download (125kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR KEPUSTAKAAN) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (134kB) | Preview
	Text (skripsi full text) skripsi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia sebagai salah satu negara besar dibidang laut dan juga sebagai anggota International Sea-Bed Authority maka perlu bagi Indonesia untuk menjaga dan mengawasi agar usaha-usaha penambangan di bawah dasar laut tidak menimbulkan kerugian besar bagi negara-negara berkembang. Didasari hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk meneliti tentang peranan Indonesia sebagai anggota Otorita sehingga penulis memberi judul skripsi “PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA INTERNATIONAL SEA-BED AUTHORITY DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DASAR LAUT DALAM MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tipologi penelitian hukum normatif yang didukung dengan Tipologi penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui penelitian lapangan (wawancara) dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa Peranan Indonesia adalah menyetujui 15 tahun rencana kerja dalam bentuk kontrak dengan pemerintah dan swasta serta menguraikan kegiatan, mengontrol kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di daerah, dalam hal suatu ancaman lingkungan timbul dari kegiatan dasar laut mengeluarkan perintah darurat untuk mencegah bahaya termasuk perintah untuk menunda atau menyesuaikan operasi, berperan dalam berbagai aspek fungsi reguler dari Authority, misalnya dengan mengusulkan calon Sekretaris Jenderal, kehidupan Otorita, anggaran untuk disetujui oleh Majelis dan membuat rekomendasi untuk perakitan pada setiap kebijakan suatu hal dan Indonesia sebagai anggota dalam International Sea-Bed Authority mendapatkan manfaat dalam keanggotaan yakni Dapat mengakses seluruh dokumen yang berkaitan dengan sumber daya alam dasar laut dalam (Kawasan). Menjadi ajang diplomasi bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di berbagai kepentingan terkait hukum laut Internasional dalam sidang International Sea-Bed Authority. Mengantisipasi perkembangan kondisi dunia yang bisa mempengaruhi Indonesia, seperti negara yang mempunyai maritim besar yang mempunyai kepentingan dengan laut nusantara. Solusi yang ditawarkan yaitu Indonesia hendaknya tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan ekonomi negara maritim besar dan memperioritaskan untuk kepentingan negara-negara berkembang lebih khusus lagi negara-negara yang tidak berpantai dan Indonesia harus aktif mengikuti sidang International Sea-Bed Authority yang dilakukan setiap tahun untuk mengetahui perkembangan-perkembangan mengenai potensi pertambangan di dasar laut juga Indonesia seharusnya lebih konsentrasi dalam keanggotaan International Sea-Bed Authority agar keanggotaan Indonesia tidak disalah gunakan oleh negara-negara maju. Kata Kunci : Indonesia sebagai anggota International Sea-Bed Authority, Sumber Daya Alam Dasar Laut Dalam, Konvensi Hukum Laut 1982

Actions (login required)

View Item