PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN AGAM

Faizatul, Khairani Isman (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN AGAM. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover&abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (49kB)
	Text (bab 1) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (417kB)
	Text (bab IV) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (34kB)
	Text (Daftar pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (232kB)
	Text (tesis fulltext) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kabupaten Agam adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas namun juga dengan pertumbuhan penduduk cukup pesat sehingga pada awal mulanya masyarakat menempati suatu kawasan hutan tersebut melalui peruntukkan tanah ulayat nagari dan kemudian diberikan kepada masyarakat dan masyarakat mendaftarkan tanah mereka sebagai hak milik. Seiring berjalannya waktu, pemerintah menetapkan tanah masyarakat tersebut sebagai kawasan hutan lindung padahal masyarakat telah dahulu memperoleh sertipikat hak milik terhadap lahan mereka, sehingga masyarakat yang telah memiliki sertipikat hak milik atas tanah menjadi tidak dapat menggunakan hak mereka sepenuhnya. Penelitian ini mengajukan merumuskan masalah yaitu: 1. Bagaimana proses perolehan tanah hak milik sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam? 2. Mengapa peralihan atau pemberian Hak Tanggungan di dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam tidak bisa dilakukan? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah di dalam Kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa: 1. Masyarakat awalnya memperoleh tanah secara tanah ulayat nagari dan kemudian diberikan kepada masyarakat sebagai hak milik dan pendaftaran tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tanah di kawasan lindung diberikan dengan batasan dan kewajiban berupa Right, Restriction, and Responsibility yang dicatat pada buku tanah dan sertipikat. 2. tidak bisa dilakukan peralihan dan/atau penjaminan yaitu berdasarkan: a. Pasal 38 UU Kehutanan, b. Pasal 103 ayat (1) PP Penyelenggara Kehutanan, c. Pasal 46 huruf c Perda RTRW Agam. 3. Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak milik di dalam Kawasan hutan lindung di Kabupaten Agam terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, preventif : pemberian surat keterangan status lahan, pendataan secara rutin, serta penyuluhan, represif, yaitu: pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan, pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial; atau Penggunaan Kawasan Hutan Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Milik, Kawasan Hutan Lindung

Actions (login required)

View Item