IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN TE

Randu, Haryandu (2023) IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN TE. Masters thesis, Program Magister Ilmu Hukum.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak RANDU HARYANDU (pdf.io).pdf - Published Version Download (331kB)
	Text (Bab I) BAB I RANDU HARYANDU (pdf.io).pdf - Published Version Download (532kB)
	Text (Bab Akhir) BAB AKHIR TESIS RANDU HARYANDU (pdf.io).pdf - Published Version Download (213kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA RANDU HARYANDU (pdf.io).pdf - Published Version Download (339kB)
	Text (Full Tesis) TESIS RANDU HARYANDU.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN TERHADAP PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN BANK TESIS Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum OLEH: RANDU HARYANDU NIM. 2120113034 DOSEN PEMBIMBING 1. Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M. Hum 2. Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2023 vii IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN TERHADAP PENERAPAN ASAS KERAHASIAAN BANK (Randu Haryandu, S.H., NIM 2120113034, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Halaman 130, 2023) ABSTRAK Berlakunya Undang-Undang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (UU Akses Informasi Keuangan) melahirkan suatu paradigma baru dalam penerapan prinsip kerahasian bank. UU Akses informasi keuangan telah memberikan kewenangan secara atribusi kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat mengakses data wajib pajak pada bank. UU Akses Informasi Keuangan dengan metode omnibus telah mencabut beberapa ketentuan dalam UU Perbankan, membuat data wajib pajak dapat dibuka meskipun wajib pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penyidikan tindak pidana pajak. Dengan mempertimbangkan sistem perpajakan yang menganut sistem self assesment maka ketentuan ini perlu diteliti kesesuaian norma yang mengatur. Ketentuan ini juga memberikan implikasi hukum terhadap penerapan asas kerahasiaan bank. Namun, untuk menjamin adanya perlindungan hukum maka negara harus memberikan jaminan terhadap keamanan data nasabah bank agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implikasi dan sinkronisasi hukum UU Akses Informasi Keuangan dengan UU Perbankan dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta bentuk perlindungan hukum terhadap data nasabah dalam pelaksanaan UU Akses Informasi Keuangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yang dianalisa secara normatif kualitatif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa UU Akses Informasi Keuangan memberikan implikasi hukum terhadap penerapan asas kerahasiaan bank dan juga terdapat kontradiksi atas pembukaan data wajib pajak pada perbankan dengan sistem self assesment perpajakan. Selain itu, UU Akses Informasi Keuangan tidak mengatur secara eksplisit atas perlindungan hukum terhadap data nasabah dan tidak terdapatnya sanksi, baik secara administrasi maupun pidana, bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan data-data nasabah. Perlindungan terhadap data nasabah dalam pelaksanaan akses informasi keuangan hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Keuangan, yang seharusnya Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur teknis pelaksanaan aturan undang-undang. Diharapkan di masa mendatang, pemerintah pemerintah dapat melakukan kajian dan perubahan terhadap UU Akses Informasi Keuangan agar dapat memberikan jaminan perlindungan hukum atas data-data nasabah yang diatur dalam bentuk Undang-Undang. Kata kunci: Pajak, Bank, Rahasia Bank, Akses Informasi Keuangan

Actions (login required)

View Item