STATUS KEPEGAWAIAN GURU HONORER PASCA DITERBITKANNYA SURAT MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR B/185/M.SM.02.03/2022 PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PADANG

Slamet Arif, Maulana (2023) STATUS KEPEGAWAIAN GURU HONORER PASCA DITERBITKANNYA SURAT MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR B/185/M.SM.02.03/2022 PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf Download (114kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (281kB)
	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf Download (64kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (180kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Setiap tindakan pemerintah yang dilakukan di Indonesia semestinya dituntun dengan adanya pengaturan melalui peraturan yang berlaku karena sejatinya Indonesia merupakan Negara Hukum, yang hal ini sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, atau dikenal dengan asas legalitas. Beberapa kali tindakan pada Instansi Pemerintah terlaksana kadangkala tidak berkesesuaian dengan regulasi yang ada, beriring dengan berbagai kondisi dan alasan sebagai landasan. Ketiadaan status pegawai non-ASN pada UU ASN, dilanjutkan PP PPPK hingga dikeluarkan suatu Surat Menteri PANRB yang secara tegas melarang. Akan tetapi, di Kota Padang masih terdapat pegawai non-ASN, yang dalam hal ini guru honorer yang didasarkan pada otonomi daerah. Permasalahan penelitian ini tentang (1) Bagaimana eksistensi status kepegawaian guru honorer pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Padang? (2) Bagaimana implementasi Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 terhadap guru honorer pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Padang? Penelitian ini dikonstruksi dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris melalui pengambilan sampel secara purposive sampling. Beberapa sekolah yang menjadi lokasi penelitian adalah SMPN 7 Padang, SMPN 8 Padang, dan SMPN 24 Padang. Selain itu, penelitian juga dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang sebagai Instansi yang menaungi SMPN di Kota Padang dan BKPSDM Kota Padang sebagai Instansi yang menaungi kepegawaian di Pemerintah Kota Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif atas data primer dan data sekunder. Keberadaan guru honorer pada Pemerintah Daerah masih ada dan sangat krusial demi kelancaran pelayanan publik dikarenakan kebijakan dari Pemerintah Pusat tidak dapat dijalankan secara optimal sebab belum adanya pengaturan lanjutan secara konkret dengan petunjuk teknis terhadap penyelesaian atas salah satu jenis pegawai non-ASN tersebut. Kebijakan yang dihadirkan Pemerintah Pusat seharusnya berupa peraturan yang mengikat secara hukum, bukan sekedar berelavansi hukum demi dapat dihadirkannya kepastian hukum atas fenomena ini.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Primary Supervisor:	Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H. Titin Fatimah, S.H., M.H.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	S1 Ilmu Hukum
Date Deposited:	21 Jun 2023 07:20
Last Modified:	21 Jun 2023 07:20
URI:	http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/205030

Actions (login required)

View Item