ANALISIS KOMPARATIF PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG (STUDI PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TA 2015)

Hajarunnadifah, Hajarunnadifah (2016) ANALISIS KOMPARATIF PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG (STUDI PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TA 2015). Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (Cover dan Abstrak)
00 Cover dan Abstrak.pdf - Published Version

Download (169kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab I Pendahuluan)
10 BAB I.pdf - Published Version

Download (308kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Simpulan dan Saran)
14 BAB V.pdf - Published Version

Download (121kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
15 DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (230kB) | Preview
[img] Text (Skripsi FULL)
1410539 SKRIPSI HAJARUNNADIFAH FULL.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (13MB)

Abstract

Penerbitan PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013 telah membawa banyak perubahan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Perubahan dituangkan dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang menjadi dasar sebelum diterapkan dalam penyajian laporan keuangan. Perubahan basis akuntansi menjadi basis akrual harus dilakukan paling lambat pada 2015. Beralihnya basis akuntansi yang dianut, dari basis kas menjadi basis akrual mau tak mau membawa permasalahan, salah satunya pada akun piutang. Basis akuntansi akrual mensyaratkan bahwa piutang disajikan dalam nilai wajar yang dapat direalisasikan, di mana diperlukan penyisihan atau taksiran piutang tak tertagih untuk memperoleh nilai piutang netto. Pada pemerintah daerah, permasalahan dalam penyajian piutang terletak pada pelimpahan Piutang PBB-P2 dari pusat ke daerah, di mana data penunggak Piutang PBB-P2 sering kali tidak valid sehingga nilai piutang diragukan . Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana penerapan kebijakan akuntansi piutang telah dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan pada Laporan Keuangan TA 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum adopsi SAP pada kebijakan akuntansi di kedua daerah telah dilaksanakan dengan baik. Penerapan kebijakan akuntansi di laporan keuangan pada Kabupaten Pasaman Barat lebih baik dan informatif dalam mengungkapkan piutang baik perubahan saldo, maupun dalam permasalahan piutang PBB-P2 dibandingkan di Kabupaten Solok Selatan. Kata Kunci: SAP, Piutang, Kebijakan Akuntansi

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting
Divisions: Fakultas Ekonomi > Akuntansi
Depositing User: s1 akuntansi reguler
Date Deposited: 23 Jan 2017 04:01
Last Modified: 23 Jan 2017 04:01
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/20488

Actions (login required)

View Item View Item