PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

Harry Azhar, Aziz (2021) PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (74kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (168kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (48kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (963kB)

Abstract

ABSTRAK Proses peradilan dalam ketentuan pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan adanya asas penting dalam hukum acara yaitu Sederhana, Cepat dan Biaya ringan. Permasalahan yang muncul di lingkungan peradilan saat ini adalah banyaknya perkara perdata hendak diselesaikan melalui Pengadilan guna mendapatkan putusan hakim namun terkendala oleh berbagai masalah pelayanan di pengadilan yang berdampak kepada asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan. Oleh karna itu Mahkamah Agung melakukan reformasi administrasi perkara dan persidangan di pengadilan dengan efektif dan efisien melalui penetapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau dikenal dengan e-Court. Penerapan e-Court didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi dan juga semakin ditekankan setelah adanya kebijakan pemerintah yang membatasi interaksi sosial masyarakat yang disebabkan oleh pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Tetapi masalah lain yang muncul adalah e-Court tersebut masih belum dapat terapkan oleh sebagian masyarakat karena adanya keterbatasan sumber daya manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini menitikberatkan pada penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksaaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik tersebut, terkhusus bagi Pengadilan Negeri Padang, karena berdasarkan pra penelitian di wilayah a quo telah menerapkan sistem e-Court. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan kualitatif dalam bentuk studi hukum Yuridis empiris, dimanan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analitis. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-Court di Pengailan Negeri Padang dapat dikatakan efektif dan efisien sesuai asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Namun masih perlu dilakukan pembenahan terutama terhadap peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi dan informasi serta pemenuhan sarana dan prasarana pengadilan demi terciptanya pengadilan efektif dan efisein yang modern dan berkualitas. Kata Kunci: e-Court, Administrasi perkara secara eletronik, Persidangan secara

Actions (login required)

View Item