IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH NAGARI DALAM URUSAN PEMBANGUNAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi: Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2018-2022)

Dina, Wahyuni (2023) IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH NAGARI DALAM URUSAN PEMBANGUNAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi: Nagari Pakan Rabaa Utara, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2018-2022). Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (159kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (261kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (257kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Nagari merupakan unit pemerintah terendah yang berkedudukan di kabupaten/kota. Indonesia merupakan negara yang berbentuk negara kesatuan dengan wilayah begitu luas dan jumlah penduduk yang banyak, tentu sangat sulit dengan wujudkan kesejahteraan rakyat di daerah tanpa kehadiran Pemerintah Desa. Persoalan mendasar dalam penyelenggaran pemerintahan desa adalah terkait rencana pembangunan jangka menengah desa dan persoalan terkait permasalahan seperti daerah atau jorong terpencil atau terisolir yang jauh dari perhatian pemerintah dan dari pusat-pusat pembangunan, sangat minimnya peranan sosial ekonomi termasuk tingkat produktifitas pendapatan penduduk. Hal tersebut membuat pemerintah semakin berinisiatif untuk meningkatkan program-program dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesuksesan Implementasi kewenangan Pemerintah Nagari dalam urusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka oleh karena itu permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini antara lain: Pertama, Apa kewenangan Pemerintah Nagari dalam urusan pembangunan? Kedua, Bagaimana Implementasi kewenangan Pemerintah Nagari dalam urusan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Nagari Pakan Rabaa Utara. Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu penelitian yang melihat bagaimana kenyataan dilapangan dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu menunjukkan kewenangan Pemerintah Nagari dalam peraturan perundang-undangan, dimana norma memerintahkan Pemerintah Nagari dalam melaksanakan pembangunan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Kedua, berdasarkan hasil penelitian di Nagari Pakan Rabaa Utara menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan dengan kewenangan dalam menetapkan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah nagari selalu melibatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan partisipasi masyarakat yang kuat, adapun permasalahan yang terjadi selalu diupayakan Pemerintah Nagari untuk dapat di atasi agar tidak berkepanjangan

Actions (login required)

View Item