Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris

Fitcanisa, Jenny Divia (2023) Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (509kB)
	Text (Bab I Penutup) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (391kB)
	Text (Bab V Kesimpulan) BAB V Kesimpulan dan Saran.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (Daftar Kepustakaan) Daftar Kepustakaan.pdf - Published Version Download (440kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang saat ini semakin pesat memberikan dampak terhadap pekerjaan Notaris berkaitan dengan penanda tanganan akta Notaris. Konsep cyber notary yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyatakan adanya kewenangan lainnya bagi seorang Notaris yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary) namun dengan tidak adanya pengaturan berkaitan hal tersebut seakan menjadi penghalang untuk dapat diterapkannya penandatanganan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu pertama bagaimana pengaturan norma tentang tanda tangan elektronik pada akta Notaris, Kedua bagaimana syarat suatu tanda tangan elektronik pada akta Notaris dianggap sah secara hukum. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa, pengaturan terhadap Cybernotary ini belum di atur di Indonesia sehingga karena belum adanya pengaturan mengenai penandatanganan elektronik terhadap akta Notaris tersebut membuat Notaris tidak dapat melaksanakan penandatangan akta secara elektronik dalam kondisi apapun. Syarat sah berkaitan dengan tanda tangan elektronik tersebut tidak memenui dari syarat sahnya tanda tangan pada akta Notaris karena menurut Pasal 16 UUJN mewajibkan penandatangan langsung dilakukan penghadap atau para pihak di hadapan Notaris. Kata Kunci : Cybernotary, Pengaturan, Syarat Sah

Actions (login required)

View Item