PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

zerival, zerival (2023) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (370kB)
	Text (Bab Kesimpulan/Akhir) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (99kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA zerival.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text (Tesis Full) FULL TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (995kB)

Abstract

ABSTRAK Kegiatan prostitusi berkembang seiringan dengan berkembangnya teknologi. Perkembangan teknologi yang semula berdampak positive bagi aktifitas manusia, globalisasi, ternyata disalahkangunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk penyebaran kegiatan prostitusi yang transaksinya dilakukan secara online. Biasa kita kenal dengan prostitusi online oleh sebab itu perlu ada penelitian mengenai prostitusi online di kota Padang. Adapun media-media online yang sering digunakan seperti Whatsapp, Twitter, Facebook, Michat. Kota Padang salah satu kota yang juga ditemukan adanya praktek prostitusi online. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang 2). Apa saja hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukam oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tidak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan. adapun penulisannya bersifat deskriptif. Sumber data untuk penelitian ini penulis peroleh dari hasil penelitian lapangan di Kepolisian Resor Kota Padang dengan melakukan wawancara pihak-pihak yang terkait, serta penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 1). Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kota Padang dilakukan melalui upaya represif dan upaya preventif. Upaya preventif yang dilakukan kepolisian ialah mencermati atau mendeteksi lebih awal lokasi yang memiliki potensi menjadi penyebab dan peluang terjadinya tindak pidana prostitusi online oleh mucikari dan tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan tindakan hukum kepada pelaku kejahatan (mucikari) sesuai perbuatannya. Adapun untuk hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana prostitusi online adalah pasal 27 ayat (1) UU ITE yang kurang menjelaskan definisi dan petunjuk mengenai unsur melanggar kesusilaan sehingga menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum. Keterbatasan penegak hukum, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polresta Padang yang memahami teknologi informasi, sarana dan fasilitas pendukung yang kurang lengkap dan banyaknya masyarakat yang tidak ikut menerapkan atau mendalami setiap sosialisasi yang dilakukan Polresta Padang, salah satunya memproteksi semua elektronik yang berbasis jaringan internet. Masyarakat dalam hal ini juga memiliki peran dalam membantu penegakan hukum untuk masalah prostitusi ini, yang dimana masyarakat dapat melaporkan ketika terdapat konten-konten asusila yang terdapat di media social yang mengandung unsur prostitusi online, dan para penegak hukum lebih serius dalam menangani kasus kejahatan prostitusi online yang terjadi di wilayah lingkup Polresta Padang, karena semakin maraknya terjadi di masyarakat Kata Kunci : Prostitusi Online, Tindak Pidana,Kepolisian Resor Kota Padang

Actions (login required)

View Item