TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Mulia Putra, Andri (2023) TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (185kB)
	Text (BAB I) Bab I.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (111kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (188kB)
	Text (Skripsi Full) Andri Mulia Putra - 1810113092 - Skripsi Full.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Partai politik dalam demokrasi memiliki peranan menentukan langkah pemerintahan, menentukan arah kebijakan dan keberlangsungan Negara Indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pemerintahan yang baik akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas demokrasi. Tidak hanya kejahatan terhadap ideologi negara saja yang menjadi ancaman negara, masalah besar yang juga dihadapi bangsa Indonesia hingga sekarang ini adalah korupsi, terutama yang berkualifikasi korupsi politik. Meskipun telah banyak pengurus partai politik yang menjalani pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya sebatas pada pertanggungjawaban individu, padahal dalam beberapa fakta persidangan dan surat dakwaan terungkap bawa adanya dana hasil tindak pidana korupsi yang juga mengalir ke partai politik. Korupsi sangat merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi yang dilakukan partai politik tentu membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pertama bagaimana tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai alasan pembubaran partai politik, dan yang kedua bagaimana pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pengurus partai politik. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, sedangkan data dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah pertama alasan pembubaran partai politik dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik dan Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatakan “kegiatan partai politik dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” bisa menjadi cara untuk untuk menghukum partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Pelanggaran terhadap undang-undang tidak hanya terbatas pada pelanggaran Undang-Undang Partai Politik, tetapi termasuk juga undang-undang lain yang mana dalam hal ini adalah Undang-Undang Tipikor. Dengan pemikiran tersebut pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor yang dilakukan oleh partai politik bisa dijadikan alasan permohonan untuk pembubaran partai politik. Kedua untuk menarik pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan dengan doktrin pertanggungjawaban vicarious liability yang memungkinkan partai politik tersebut harus bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus partai politik yang memiliki kuasa untuk menjalankan aktivitas kepartaian.

Actions (login required)

View Item