KEDUDUKAN HUKUM ATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Rozin, Falih Alify (2023) KEDUDUKAN HUKUM ATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGEL) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) ABSTRAK.pdf - Published Version Download (275kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I.pdf - Published Version Download (259kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV.pdf - Published Version Download (123kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (233kB)
	Text (Skripsi Full Text) FULL SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pergeseran konsep negara hukum yang berkembang pasca diskursus rechtstaat dan rule of law menghasilkan tujuan negara hukum yang sebelumnya menitikberatkan negara sebagai penjaga malam (nachtwächterstaat) bergerak menjadi negara kesejahteraan (welfare state). Salah satu ciri dari tujuan negara kesejahteraan adalah memaksimalkan potensi pelayanan publik (service public). Sebagai negara yang melegitimasikan diri sebagai negara hukum konstitusional, sudah menjadi konsekuensi logis bagi Indonesia untuk mengakomodir tujuan negara hukum kesejahteraan itu sendiri. Negara dalam keadaan bergerak tidak dibenarkan untuk diam demi menghindari stagnansi pemerintahan. Salah satu instrumen yang digunakan dalam rezim hukum administrasi untuk mencegah hal tersebut adalah diskresi pemerintahan. Namun, secara yuridis masih terdapat beberapa celah hukum yang mengakibatkan kekaburan norma dalam tahap pengimplementasian diskresi di Indonesia. Aturan Kebijakan (beleidsregel) merupakan salah satu bentuk penuangan diskresi yang banyak digunakan oleh pemerintah Indonesia. Kedudukan beleidsregel berada sebagai tindakan hukum pemerintah (rechtmatige handelingen) yang tidak dapat dipersamakan dengan ketetapan dan peraturan. Namun, dalam tataran pengadilan, Mahkamah Agung memberikan sebuah pandangan bahwa beleidsregel harus dipersamakan kedudukannya dengan peraturan. Terdapat kekeliruan dalam penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai penginterpretasi norma hukum di bawah undang-undang sehingga problematika mengenai aturan kebijakan ini menjadi semakin kabur. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus penelitian terhadap dua hal utama. Pertama, bagaimana kedudukan aturan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, bagaimana dasar penafsiran hukum Mahkamah Agung terhadap pengujian aturan kebijakan di Indonesia. Untuk menjawab fokus penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif serta dianalisis melalui studi kepustakaan dan metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan konklusi bahwa terdapat beberapa celah hukum yang menjadi alasan keambiguitasan kedudukan aturan kebijakan di Indonesia. Celah hukum ini menandakan perlu adanya sebuah reformulasi dalam tataran peraturan perundang-undangan agar terciptanya sebuah kepastian hukum bagi pemanfaatan diskresi melalui instrumen aturan kebijakan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item