AMIRUDDIN, AMIRUDDIN (2017) DELIK PENGHINAAN TERHADAP PENGADILAN DALAM SIDANG PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. Doctoral thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
ABSTRAK.pdf - Published Version Download (158kB) | Preview |
|
|
Text (Bab I (Pendahuluan))
BAB I.pdf - Published Version Download (671kB) | Preview |
|
|
Text (Bab V (Penutup))
BAB V.pdf - Published Version Download (153kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (288kB) | Preview |
|
![[img]](http://scholar.unand.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Disertasi Full Text)
DISERTASI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
INTISARI Contempt of Court, merupakan suatu perbuatan yang melanggar dengan sengaja kewibawaan lembaga pengadilan. Cenderung merintangi dan menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan, yang dilakukan di dalam kekuasaan pengadilan oleh pihak-pihak dalam perkara dan masyarakat, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan yang sah. Pelanggaran Contempt Of Court kerap terjadi, baik sebelum, sedang, maupun setelah sidang digelar di pengadilan. Tetapi tidak jarang pula pelanggaran Contempt Of Court, dapat terjadi pada proses peradilan di tingkat penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan di dalam perkara tindak pidana khusus lainnya, yang dikenal dengan Obstruction of Justice. Perbuatan ini, merupakan salah satu bentuk pelanggaran Contempt Of Court sebelum perkara disidangkan atau pada sidang di pengadilan. Untuk mencari, mengolah, dan menganalisa data, dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif, Pendekatan Sejarah Hukum, Pendekatan Yuridis Komparatif dan Pendekatan Futuristik. Objek Penelitian; adalah keseluruhan asas-asas dan kaedah hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya yang berkenaan dengan delik penghinaan terhadap pengadilan dalam sidang perkara pidana. Jenis Penelitian; bersifat yuridis normatif. Dari hasil penelitian disimpulkan, bahwa pihak-pihak yang dikategorikan melakukan Contempt of Court,baik di dalam persidangan, maupun di luar sidang adalah, hakim, jaksa penuntut umum, advokat/penasehat hukum, terdakwa, saksi, ahli, juru bahasa, pengunjung sidang dan mass media. Pelanggaran Contempt of Court merupakan suatu mekanisme hukum yang pertama kali timbul dalam sistem Common Law. Menurut sejarah, Contempt atau penghinaan merupakan perbuatan dalam menentang setiap perintah langsung raja. Sejak tahun 1742, Inggris menerapkan Contempt of Court dengan adanya doktrin Pure Streams of Justice, sebagai dasar untuk memberlakukan Contempt of Court. Kemudian diadakan pembaruan dengan diterapkannya Contempt of Court Act 1981. Amerika Serikat pertama kali mengundangkan Contempt of Court pada tahun 1789. Bentuk konstitutif dari Contempt of Court menurut hukum Indonesia, yaitu: Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap peradilan dilakukan dengan pemberitahuan atau publikasi (Sub Judice Rule). Tidak memenuhi perintah peradilan (Disobeying The Court Order). Mengacaukan peradilan (Obstructing of Justice). Menyerang integritas dan impartialitas peradilan (Scandalizing The Court). Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan (Misbehaving in Court). Karena banyaknya pelanggaran, sebaiknya perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang Contempt of Court dalam suatu Undang-undang tersendiri, terpisah dari aturan Contemp of Court, yang tersebar di berbagai undang-undang lainnya, seperti KUHP, KUHAP dan undang-undang khusus lainnya. Aparat penegak hukum diharapkan meningkatkan profesionalisme dan segera melakukan reformasi birokrasi secara internal. Kata Kunci: Penghinaan Pengadilan, Proses Perkara Pidana, Hukum Positif. ABSTRACT Contempt of Court, is a deliberate act that violates the authority of the court. Tends to obstruct and squandered the administration of justice, which is done at the mercy of the court by a party in the case and public, deliberately disobeyed lawful court orders. Contempt Of Court violations often occur either before, while, and after a trial held in court. But not infrequently violation Contempt Of Court, can occur in the judicial process at the level of investigation and prosecution of corruption cases and in the special criminal case, known as Obstruction of Justice. This act, is another form of violation of Contempt Of Court prior to the case being heard in court. To locate, process and analyze data, in this research using normative juridical approach, Approach Legal History, Comparative Juridical Approach and Futuristic Approach. Object of research; is the overall principles and rules of law relating to judicial power, in particular with regard to contempt of court offense (Contempt of Court) in the trial of criminal cases. Types of research; is normative. The final conclusion, that the parties considered committing the Contempt of Court, both in the trial, as well as outside the hearing is, judges, prosecutors, advocates /lawyers, defendants, witnesses, experts, interpreters, spectators and mass media. Violation of Contempt of Court is a legal mechanism that was first raised in the Common Law system. Historically, Contempt or humiliation is an act in opposing any direct orders of the king. Since 1742, the British applied Contempt of Court by the doctrine of Pure Streams of Justice, as the basis for enacting the Contempt of Court. Then a reform with the implementation of the Contempt of Court Act 1981. The shape constitutive of Contempt of Court according to Indonesia’s law , named: The actions carried out by the Contempt of Court notice or publication (Sub Judice Rule) . Does not obey the judicial orders (Disobeying The Court Order). Discrupting Justice (Obstructing of Justice). Attacking the integrity and impartiality of justice (Scandalizing The Court). Does not behave well in the court (Misbehaving in Court ) . Because of the number of violations, should be made a rule governing the Contempt of Court Act in a separate, separate from Contemp rules of Court, scattered in various other laws, such as the Penal Code, Criminal Procedure Code and other special laws. Law enforcement officers are expected to increase professionalism and promptly conduct bureaucratic reform internally. Key Words: Contempt of Court, Criminal Justice Process, Positive Law
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Pascasarjana (Disertasi) |
| Depositing User: | S3 Ilmu Hukum |
| Date Deposited: | 18 Jan 2017 07:42 |
| Last Modified: | 22 May 2017 15:13 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/20364 |
Actions (login required)
 |
View Item |
