PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA PETANI ANGGOTA KELOMPOK TANI BUNGA DI KAWASAN AGROWISATA LUBUK MINTURUN KOTA PADANG

Salsa, Fauzania (2023) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA PETANI ANGGOTA KELOMPOK TANI BUNGA DI KAWASAN AGROWISATA LUBUK MINTURUN KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (145kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (224kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (50kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang meliputi: Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pembiayaan dan Pendanaan, Pengawasan dan Peran Serta Masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan atas Kedaulatan, Kemandirian, Kebermanfaatan, Kebersamaan, Keterpaduan, Keterbukaan, Efisiensi Berkeadilan, dan Berkelanjutan. Pembentukan Kawasan Agrowisata yang merupakan salah satu upaya pengembangan usaha masyarakat berbasis agribisnis dapat dilakukan sebagai usaha untuk mendukung Perlindungan Petani. Namun pada prakteknya, Petani belum menerima perlindungan hukum secara maksimal. Untuk mengetahui hal tersebut maka Penulis merumuskannya dalam tiga permasalahan, yaitu Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan, Faktor Pendorong dan Penghambat, dan Bentuk Pengawasan beserta Tanggung Jawab terhadap Kelompok Tani di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun yang dianalisis berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Telah dilakukan penelitian yuridis sosiologis pada Kelompok Tani di Kawasan Lubuk Minturun. Data yang Penulis gunakan adalah data sekunder, data primer dan data tersier. Alat pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan dengan quesioner. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian diambil kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat indikasi bahwa Ketua kelompok tani di Lubuk Minturun masih kurang dapat mengakomodir hak-hak anggota kelompok taninya secara maksimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Faktor utama pendorong pengembangan kawasan agrowisata di kawasan Lubuk Minturun adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 beserta Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, sedangkan kurangnya peran Ketua kelompok dalam mengakomodir hak-hak anggota kelompok tani dalam mendapatkan hak-haknya menjadi faktor penghambatnya. Peranan serta Tanggung Jawab Pemerintah Kota Padang terhadap Kelompok Tani di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun dilihat pada upaya Pemerintah memberikan penyuluhan, pelatihan maupun bantuan materi kepada Petani Bunga di kawasan Lubuk Minturun. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kelompok Tani Bunga, Agrowisata.

Actions (login required)

View Item