KEDUDUKAN DAN WEWENANG AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM AUDIT KEUANGAN NEGARA

Sherin Dinda, Muthia (2023) KEDUDUKAN DAN WEWENANG AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM AUDIT KEUANGAN NEGARA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Coveru dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (162kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (303kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (131kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (268kB)
	Text (Skripsim Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan bagian dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sehingga dapat melakukan tugas yang sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni melakukan pengawasan terhadap keuangan negara. Pengaturan kewenangan BPKP hanya bersumber dari instrumen yang berada di bawah Undang-Undang, yaitu setingkat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Hal ini tentu berbeda dengan kewenangan BPK yang diamanatkan langsung oleh UUD 1945, yakni terdapat pada pasal 23E ayat (1). Regulasi BPKP yang masih terbatas Peraturan Presiden dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan pergantian rezim kekuasaan pemerintahan, dan bukan tidak mungkin BPKP dapat dibubarkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimanakah kedudukan Auditor Internal dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan? Kedua, bagaimanakah perbedaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan hal pengawasan keuangan negara? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan kajian kepustakaan dengan dukungan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini melihat dan mengkaji sistematika hukum dan sinkronisasi hukum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, kedudukan BPKP ialah bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tanpa campur tangan lembaga lain, sehingga nilai dasar independensi yang dimiliki masing-masing Auditor BPKP menjadi nilai independensi organisasi BPKP sebagai lembaga yang bertugas memeriksa dan mengelola tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta berwenang untuk menghitung kerugian Keuangan Negara. Kedua, dalam konteks pemeriksaan, adapun pemeriksaan BPK bersifat makro strategis (segala aspek pelaksanaan fungsi pemeriksaan BPK mencakup keseluruhan atau hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan secara teknis atau post-audit), sedangkan BPKP menjalankan pengawasan yang bersifat mikro teknis (pengawasan atas pemanfaatan keuangan negara/daerah dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan nasional yang akan dan telah dilaksanakan).

Actions (login required)

View Item