KEBERADAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN DENGAN ADAT DAN BUDAYA TERSENDIRI DITINJAU DARI KARAKTERISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Adewar Chandra, Taileleu (2023) KEBERADAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN DENGAN ADAT DAN BUDAYA TERSENDIRI DITINJAU DARI KARAKTERISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (170kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (124kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (457kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat di dalam Pasal 5 huruf c tidak disebutkan secara eksplisit terkait dengan adat dan budaya Mentawai. Dengan demikian, masyarakat Mentawai menilai bahwasannya pasal tersebut tidak lagi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1), 18B ayat (2), dan 28I ayat (3) karena didalamnya hanya berputar pada adat dan budaya Minangkabau semata. Pada penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, pertama bagaimana sejarah hukum pengaturan keberadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat serta karakteristik adat dan budaya yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Mentawai? Kedua, apakah nilai-nilai yang menjadi karakteristik Provinsi Sumatera Barat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat mengakomodir keberadaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satuan pemerintahan yang mempunyai nilai-nilai adat dan budaya tersendiri? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekuder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, dan keterangan ahli melalui wawancara sebagai data pendukung. Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan pertama dalam catatan sejarah berdirinya, Mentawai dahulunya merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Padang Pariaman sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat secara geografis telah mengakui keberadaan Mentawai sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, namun nilai-nilai yang menjadi karakteristik Provinsi Sumatera Barat dalam Pasal 5 huruf c belum sepenuhnya mengakui dan/atau mengakomodir nilai-nilai adat dan budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai baik dalam batang tubuh undang-undang maupun dalam penjelasan pasalnya. Dengan harapan, Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat dapat segera melakukan perubahan terhadap undang-undang ini supaya lebih menegaskan keberadaan serta karakteristik nilai-nilai adat dan budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Actions (login required)

View Item