Peran Dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Albert, Febrywandi (2016) Peran Dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) PDF Abstrak Cover Draft St. Albert.pdf - Published Version Download (192kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) PDF BAB I.pdf - Published Version Download (309kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) PDF BAB IV.pdf - Published Version Download (95kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (147kB) | Preview
	Text (Skripsi Fulltext) pdf skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (729kB)

Abstract

Hampir di setiap negara di dunia tidak luput dari praktik korupsi, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia mengadopsi peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan salah satu upaya yang efektif untuk memberantas prilaku koruptif, karana pelaku korupsi sangat berkaitan dengan penyelenggara negara baik ditingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organisation), utamanya LSM seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Adapun yang rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat? dan Bagaimana strategi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat? Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa LBH Padang berperan dalam memberikan bantuan hukum litigasi dan non litigasi berupa: Penyuluhan hukum, Konsultasi hukum, Investigasi perkara, Penelitian hukum, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan masyarakat, Pendampingan di luar pengadilan, drafting dokumen hukum. LBH Padang juga memiliki strategi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat melalui metode: Secara interaktif (Membangun dialog guna melihat cara pandang masyarakat Nagari persoalan bahaya laten korupsi; Diskusi-diskusi asistantif dilakukan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa masyarakat sendirilah yang menjadi korban kejahatan korupsi tersebut; Membuka cakrawala bepikir dan pengetahuan mendasar masyarakat tentang posisi sosial dan relasinya sebagai korban kejahatan korupsi, dan sekaligus aktor gerakan anti korupsi. Secara persuasif (Membuka kesadaran sosial masyarakat dan kesadaran politik masyarakat untuk memahami bahaya laten korupsi secara mendalam; Memahami kerentanan sosial masyarakat sebagai korban korupsi; Melahirkan masyarakat yang dapat menilai dan memahami kerugian sosial-ekonomi-politik serta sederet hak-haknya yang hilang akibat korupsi; dan Pada akhirnya tumbuh sikap kritis masyarakat untuk melawan bahaya laten korupsi.)

Actions (login required)

View Item