PENGATURAN HUKUM ATAS AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Dewi Yuslita, Julianis (2023) PENGATURAN HUKUM ATAS AKSESIBILITAS BANGUNAN GEDUNG DALAM RANGKA PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (143kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (318kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (191kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (131kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Ratifikasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD) 2006 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan CRPD menjadi bentuk komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Namun hingga saat ini hak penyandang disabilitas belum terpenuhi terutama berkaitan dengan hak aksesibilitas bangunan gedung. Telah terjadi degradasi hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal ini merupakan tanggungjawab negara dalam menjalankan perannya untuk memenuhi hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas pasca ratifikasi CRPD 2006. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan hukum atas aksesibilitas bangunan gedung dalam rangka perlindungan bagi penyandang disabilitas ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional? 2. Bagaimana peran negara Indonesia terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas pasca ratifikasi CRPD 2006?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah: 1. Pengaturan hukum internasional tentang hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas terdapat dalam pasal 3 dan pasal 9 CRPD 2006. Sedangkan dalam pengaturan hukum Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Akan tetapi pengaturan hak aksesibilitas bangunan gedung yang semula diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung telah diubah bahkan dihapuskan pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengakibatkan terdegradasinya hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas. 2. Indonesia berperan untuk melakukan kewajiban terhadap pemenuhan hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas sebagaimana ketentuan dalam CRPD 2006. Akan tetapi, implementasi dari kewajiban negara tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, negara perlu untuk mempertimbangkan hak aksesibilitas bangunan gedung bagi penyandang disabilitas dalam membuat berbagai regulasi maupun kebijakan terhadap pendirian bangunan gedung di Indonesia Kata Kunci: Pengaturan; Penyandang Disabilitas; Aksesibilitas; Bangunan Gedung; dan Negara

Actions (login required)

View Item