ANALISIS KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN NAGARI: KASUS NAGARI SUNGAI BULUAH TIMUR KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Evi, Rosita (2018) ANALISIS KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN NAGARI: KASUS NAGARI SUNGAI BULUAH TIMUR KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan asbtrak) 1. Cover + abstrak.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text (Bab 1. Pendahuluan) 2. Bab 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text (bab akhir) 3. Bab akhir.pdf - Published Version Download (103kB)
	Text (dapus) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (fulltext) 5. Evi Rosita Tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hutan Nagari Sungai Buluah Timur adalah salah satu bentuk pengembangan perhutanan sosial di Sumatera Barat yang merupakan bagian dari implementasi Reduced Emissions from Deforestasion and Forest Degradation Plus (REDD+) di Indonesia sebagai upaya untuk mencapai target pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Pengelolaan hutan nagari yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sungai Buluah Timur perlu dipastikan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik biofisik dan sosial ekonomi masyarakat Nagari Sungai Buluah Timur serta menganalisis keberlanjutan pengelolaan hutan Nagari Sungai Buluah Timur. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui interpretasi tutupan lahan, survey (kuisioner), pengamatan lapangan, wawancara, dan focus group discussion. Interpretasi tutupan lahan menggunakan data yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk data tahun 2013 dan 2017 yang divalidasi dengan Google Earth untuk data tahun 2014 dan 2018. Survey dilakukan terhadap responden yang dipilih secara acak dengan jumlah sebanyak 88 responden. Sementara itu, wawancara dan focus group discussion melibatkan tokoh masyarakat setempat, anggota LPHN, aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan LSM KKI Warsi sebagai pendamping komunitas. Analisis menggunakan analisis spasial, analisis statistik deskriptif, analisis kualitas hidup, dan analisis kualitatif. Untuk menilai keberlanjutan, penelitian ini menganalisis delapan prinsip pengelolaan sumber daya milik bersama sebagaimana yang dirumuskan oleh Ostrom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hutan Nagari Sungai Buluah Timur merupakan areal kawasan hutan lindung yang memiliki tutupan lahan berupa hutan primer lahan kering, pertanian lahan kering, semak belukar, pemukiman, sawah, dan tanah terbuka. Setelah diberikan hak kelola(izin), perubahan tutupan lahan terjadi dari hutan lahan kering primer ke pertanian lahan kering dan semak belukar akibat aktivitas budidaya pertanian masyarakat. Namun, perubahan tersebut tidak terjadi secara masif dan berada pada lahan-lahan yang memang direncanakan untuk budidaya. Hal ini juga berkaitan dengan karakter sosial ekonomi masyarakat Nagari Sungai Buluah Timur yang sebagian besar merupakan petani. Hak kelola yang diberikan oleh pemerintah dapat menjadi jaminan sumber air bagi aktivitas pertanian dan pemukiman yang ada. Berdasarkan analisis kualitas hidup, secara umum belum dapat dilihat perubahan peningkatan taraf hidup masyarakat selama 5 tahun terakhir begitu juga dengan kondisi perubahan kehidupan keluarga yang dirasakan oleh masyarakat, meskipun pendapatan keluarga dari hutan nagari bergantung pada komoditi yang dikembangkan. Berdasarkan analisis keberlanjutan kelembagaan Pengelolaan Hutan Nagari berdasarkan delapan prinsip-prinsip pengelolaan secara bersama terhadap sumberdaya alam menurut Ostrom dapat terpenuhi secara utuh pada prinsip pemantauan (monitoring), sanksi bertingkat (graduated sanctions), mekanisme resolusi konflik (conflict resolution mechanism), pengakuan minimum atas hak pengelolaan (minimal recognition of rights to organize) dan pengelolaan berjenjang (nested enterprise), akan tetapi terhadap prinsip lingkup batas yang jelas (clearly defined boundaries), perbandingan yang proporsional antara biaya dan manfaat (proportional equivalence between benefits and costs) serta hasil kesepakatan bersama (collective choice arrangements) kurang terpenuhi secara utuh karena kelembagaan yang dominan adalah LPHN yang di dalamya tidak tegas meletakan peran masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan.

Actions (login required)

View Item