PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DENGAN KUHP

Sintia, Febuani (2023) PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DENGAN KUHP. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (143kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (370kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (318kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (715kB)

Abstract

ABSTRAK Dalam praktik sosial, masyarakat telah mengenal mediasi penal yang berasal keadilan restoratif dengan kearifan lokal hukum adat Indonesia. Namun banyaknya anggapan bahwa penerapan hukum adat dimasyarakat cenderung lambat dikarenakan sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masih bersifat tradisional. Tindak pidana adat merupakan perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban hukum, keamanan, keadilan, dan kesadaran masyarakat itu sendiri, baik itu akibat dari perbuatan seseorang, sekelompok orang, ataupun lembaga adat itu sendiri. Hukum pidana adat bersifat dinamis, artinya suatu perbuatan yang awalnya bukan delik, pada suatu waktu dapat dikatakan delik oleh hakim kepala adat karena menyalahi adat dimasyarakat sehingga perlunya reaksi adat untuk pemulihan kembali. Adapun rumusan masalah bagaimanakah penerapan pidana adat Kerinci terhadap tindak pidana penganiayaan, dan bagaimanakah perbandingan hukum pidana adat Kerinci dengan hukum pidana nasional dalam tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam hukum adat Kerinci tindak pidana penganiayaan menggunakan norma luko bapampeh mati memberi bangun. Bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku harus mengutamakan perbaikan atas kerugian yang telah diderita korban dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan dalam delik adat Kerinci memiliki perbedaan dengan hukum positif. Sanksi yang berbeda-beda akan diterapkan kepada pelaku tergantung dengan jenis lukanya. Seperti mengobati korban yang mengalami luka lebam hingga korban sembuh, luka ringan dengan dendanya seekor ayam, beras dan kelapa dua buah, luka berat pampasnya berupa seekor kambing dan dua puluh gantang beras, serta luka berat dendanya dihitung setengah. Apabila korban meninggal dunia maka pelaku wajib membayar denda berupa satu ekor kerbau, beras seratus gantang beserta bumbunya, dan satu potong kain putih (30 yard). Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Tindak Pidana Penganiayaan, Restorative Justice, Hukum Adat Kerinci.

Actions (login required)

View Item