KEWENANGAN DALAM PENEGAKAN PERATURAN NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

heriani, rahmah (2023) KEWENANGAN DALAM PENEGAKAN PERATURAN NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT. Masters thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (197kB)
	Text (BAB I) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (564kB)
	Text (PENUTUP) PENUTUP.pdf - Published Version Download (123kB)
	Text (daftar pustaka) Daftar Pustakaa.pdf - Published Version Download (332kB)
	Text (FULL TESIS) FULL TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penegakan hukum dilaksanakan untuk menjamin ketentuan yang terdapat dalam hukum tertulis dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh hukum tersebut. Penegakan peraturan desa atau nagari yang berbeda, dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Badan Musyawarah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakatadalah Satuan Perlindungan Masyarakat, Peraturan Derah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyebutkan Parik Paga, akibatnya muncul masalah lembaga atau organ yang berwenang menegakkan peraturan nagari. Dalam kenyataannya pelaksanaan dalam menegakkan peraturan nagari yang terjadi dalam nagari di Kabupaten Pasaman Baratdilaksanakan oleh Perangkat Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Kepolisian Sektor, Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.Tentu saja ini menimbulkan isu hukum yang menarik untuk diteliti. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1)Lembaga atau organ manakah yang seharusnya diberi kewenangan dalam menegakkan Peraturan Nagari: (2) Bagaimana pengaturan kewenangan penegakan Peraturan Nagari dalam peraturan perundang-undangan; (3) Bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataan dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa lembaga yang berwenang menegakkan peraturan nagari, jika dilihat kembali Trias Politica, pemisahan kekuasan eksekutif, legislatif dan Yudikatif. Penegakan Peraturan nagari harus ada lembaga khususbertujuan untuk menghindari apabila ada lembaga yang membuat undang-undang juga ikut menegakkan peraturan nagari tersebut maka akan terjadi penguasa atas aturanyang dibuat dan berkuasa juga dalam melanjutkan penindakan atas pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.Pengaturan penegakan peraturan nagari harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pada kenyataannya berbeda dari norma diatas sampai norma yang dibawah. Dalam penelitian ini adanya perbedaan penegakan hukummenurut teori Friedman mengenai penegakan peraturan nagari adanya struktur atau lembaga-lembaga penegakan hukum yang berbeda di setiap peraturannya, ini membuat keraguan bagi penegak hukum dan masyarakat.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Nagari, Wewenang

Actions (login required)

View Item