PENERAPAN PRINSIP FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT (FPIC) DALAM PEMBANGUNAN DI TANAH ULAYAT (Studi Kasus: Pembangunan Terowongan Intake PLTA Singkarak di Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar)

Beni, Iryan Purna (2016) PENERAPAN PRINSIP FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT (FPIC) DALAM PEMBANGUNAN DI TANAH ULAYAT (Studi Kasus: Pembangunan Terowongan Intake PLTA Singkarak di Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover Abstrak) CoverAbstrak.pdf - Published Version Download (192kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 3. BAB I.pdf - Published Version Download (350kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) 4. BAB IV.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 6. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (152kB) | Preview
	Text Utuh.compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (618kB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Walaupun telah ada jaminan oleh negara akan tetapi akses dan pemanfaatan terhadap sumbar daya alam masih terdapat ketimpangan. Terhadap pola investasi dan pembangunan di ruang hidup masyarakat hukum adat yang sering mengakibatkan konflik terkait dengan sumber daya alam dan wilayah kelola masyarakat . Perampasan hak atas tanah yang dilakukan dengan klaim hak menguasai yang dimiliki oleh negara menyebabkan terpinggirnya mereka dari wilayah mereka sendiri dan disisi lain tidak diterapkannya prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam kebijakan yang diambil berkenaan dengan kegiatan investasi di wilayah masyarakat adat. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk melihat apakah penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) diakomodir dalam produk hukum daerah Provinsi Sumatera Barat dan juga melihat apakah dalam pembangunan PLTA Singkarak di Nagari Guguak Malalo prinsip ini juga diterapkan. Sehingga konflik dalam kegiatan investasi di kawasan ulayat atau masyarakat hukum adat dapat dihilangkan. Key words : Free, Prior and Informed Consent, Masyarakat Hukum Adat, Konflik.

Actions (login required)

View Item