PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING (ALIH DAYA) DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. WIRATAMA JAYA PERKASA PADANG DENGAN TENAGA KERJA

Muhammad, Bayu Abdullah (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING (ALIH DAYA) DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. WIRATAMA JAYA PERKASA PADANG DENGAN TENAGA KERJA. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) cover n abstrak.pdf - Published Version Download (63kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (232kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (133kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (145kB) | Preview
	Text (Tesis Full) full tesis OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSRAK Mengamati “perusahaan” sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan, menjadi jelas secara inheren, struktur dan fungsinya adalah anti-tesis bagi perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, selalu dijumpai kesenjangan antara dassollen (keharusan) dan das sain (kenyataan) dan selalu muncul diskrepansi antara lawin the books dan law in action. Nyatanya kehidupan ekonomi dengan hegemonikapitalisme financial telah beroperasi melalui “dis-solution subject” yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di eksploitasi, inilah yang terjadi dalam praktik outsourcing di Indonesia, sehingga legalisasi outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menuai kotroversi. Bagi yang setuju berdalih outsourcing bermanfaat dalam pengembangan usaha dan membuka lapangan kerja baru. Bagi yang menolak beranggapan praktik outsourcing merupakan corak kapitalisme modern yang membawa kesengsaraan bagi pekerja/buruh. Berdasarkan kenyataan itu penulis merumuskan masalah; Bagaimanakah Perlindungan Kerja dan Syarat-Syarat Kerja Bagi Pekerja Outsourcing?, bagaimanakah Peran Pemerintah Kota Padang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/buruh Outsourcing?, bagaimanakah Bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian outsourcing atau alih daya oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang? Tujuannya adalah untuk mengetahui perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja Outsourcing? , untuk mengetahui peran pemerintah kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh Outsourcing?, Untuk mengetahui bentukperlindungan hukum dalam perjanjian outsourcing atau alih daya oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang? Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis empiris/sosiologis dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Jenis datanya meliputi Data Primer dan Data Skunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (library and documentation) serta penelitian lapangan (field research), sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Non Random Sampling dengan metode Purposive Sampling. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa secara legalitas banyak terjadi pelanggaran syarat-syarat outsourcing di Kota Padang, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh outsourcing tidak diberikan oleh pengusaha secara maksimal, sedangkan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh terkendala karena adanya kelemahan dalam sistem hukum ketenagakerjaan, baik substansi, struktur maupun kulturnya. Oleh karena itu, perlu revisi atas beberapa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kota Padang perlu menambah jumlah personel pegawai pengawas ketenagakerjaan, menyediakan sarana dan fasilitas serta anggaran yang memadai untuk operasional pengawasan ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal serta memberdayakan Serikat Pekerja/SerikatBuruh agar mampu menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Wiratama Jaya Perkasa Padang telah sesuai dengan peraturan atau undang-undang ketenagakerjaan Kata Kunci: Pekerja/Buruh Outsourcing, Eksploitasi, danPerlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item