PEMBERIAN IZIN KERAMAIAN UNTUK PESTA PERNIKAHAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) LUBUK KILANGAN KOTA PADANG

Resman, Tri Desfian (2016) PEMBERIAN IZIN KERAMAIAN UNTUK PESTA PERNIKAHAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) LUBUK KILANGAN KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

[img]
Preview
Text (Abstrak)
Resman Abstrak.pdf - Published Version

Download (236kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab I)
BAB I.pdf - Published Version

Download (423kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Bab IV)
BAB IV.pdf - Published Version

Download (120kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka watermark.pdf - Published Version

Download (302kB) | Preview
[img] Text (Skripsi Full Tesxt)
Skripsi full watermark (1).pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (992kB)

Abstract

Pesta Pernikahan merupakan salah satu kegiatan keramaian yang diadakan oleh masyarakat Kota Padang, karena pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dirayakan dengan mengadakan pesta. Seperti kegiatan keramaian lainnya, pesta pernikahan diselenggarakan di tempat umum atau tempat yang dikunjungi oleh setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat dan menghadirkan massa yang banyak sehingga berkemungkinan besar akan menimbulkan kerusuhan dan meresahkan masyarakat sehingga berdasarkan Juklap Kapolri No. Pol./02/XII/1995 harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yaitu izin keramaian dan perlu untuk diawasi pelaksanannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (2), pemberian izin keramaian dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Untuk itu penulis mengambil dua macam permasalahan yang di tuangkan dalam skripsi ini yakni : 1. Bagaimana pemberian Izin Keramaian untuk Pesta Pernikahan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Lubuk Kilangan Kota Padang. 2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pemberian Izin Keramaian. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data secara kepustakaan dan wawancara yang disusun secara sistematika yakni berurutan dari bab I, bab II, bab III, bab IV. Pemberian izin keramaian dilakukan oleh Instansi Kepolisian yang berada di Kota Padang belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah : belum adanya aturan khusus yang mengatur secara jelas dan terperinci mengenai izin keramaian, belum adanya sosialisasi secara menyeluruh oleh pihak kepolisian kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya mengurus izin keramaian pesta pernikahan demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan ketentraman, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Padang terhadap izin keramaian untuk pesta pernikahan, belum ada ketegasan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap izin keramaian untuk pesta pernikahan, maka perlunya koordinasi antara pihak yang akan mengadakan pesta pernikahan dengan pihak kepolisian.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: S1 Ilmu Hukum
Date Deposited: 04 Jan 2017 07:33
Last Modified: 04 Jan 2017 07:33
URI: http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/20085

Actions (login required)

View Item View Item