BANTUAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK DITINJAU DARI KONTEKS HUKUM TATA NEGARA

D'wina, Yendra (2021) BANTUAN KEUANGAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK DITINJAU DARI KONTEKS HUKUM TATA NEGARA. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER&ABSTRAK) COVER LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (948kB)
	Text (BAB 1) bab i pendahuluan skripsi.pdf - Published Version Download (4MB)
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (219kB)
	Text (SKRIPSI FULL) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pada hakikatnya peraturan mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dibagian dalam pemberian bantuan keuangan negara kepada partai politik yang saat ini berpatokan pada hasil perolehan suara sah di pemilihan umum dan lolos parliamentary threshold. Pembahasan permasalahan ini mengkaji mengenai bantuan keuangan negara kepada partai politik dari konteks hukum tata negara Indonesia. Partai politik, sebagai penerima bantuan keuangan dari negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang jumlah besarannya Rp. 1000/Suara sah, terjadi kesenjangan antara partai yang memperoleh jumlah suara yang banyak mudah mengambil suara rakyat tanpa terganggu finansial sedangkan yang memperoleh suara sedikit kesulitan mengambil suara rakyat karena finansial tidak memadai. Perumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana politik hukum dalam pemberian bantuan keuangan negara kepada partai politik yang dilaksanakan sampai saat ini? dan 2) Bagaimana konsep ideal pemberian bantuan keuangan negara dalam penyelenggaraan kepartaian ditinjau dari konteks hukum tata negara? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan melalui data sekunder dari peraturan perundang-undangan terkait, hasil penelitian terdahulu dan kenyataan dilapangan. Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan penulis, rumusan masalah pertama, politik hukum dalam pemberian bantuan keuangan negara kepada partai politik yang dilaksanakan sampai saat ini terdapat kesenjangan regulasi terkait keuangan partai politik dari negara yaitu anggota partai yang berhasil duduk dibadan legislatif membuat peraturan bantuan keuangan itu lebih menguntungkan partai politik tempat mereka bernaung sebelum duduk kursi DPR RI, hal ini jelas merugikan masyarakat sebab dari awal peran dan kewajiban partai politik dalam menggunakan uang negara untuk pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi dari kepentingan rakyat tidak sesuai. Rumusan masalah kedua yaitu konsep ideal pemberian bantuan keuangan negara dalam penyelenggaraan kepartaian ditinjau dari konteks hukum tata negara adalah KPU, BPK dan Bawaslu menjadi lembaga pelaksana yang memastikan proses pendirian partai politik, pengelolaan keuangan partai politik, laporan pertanggungjawaban partai politik, dan penyebaran dana partai politik tersebut dijalankan secara proporsional, sesuai kebutuhan partai politik dengan juga mempertimbangkan kesanggupan dana negara membiayainya. Kata Kunci: Kebijakan Partai Politik, Dana Partai Politik, APBN.

Actions (login required)

View Item