PERAN NINIK MAMAK DALAM PERKAWINAN DI NAGARI BATIPUH ATEH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR

Arindra, Purnama (2023) PERAN NINIK MAMAK DALAM PERKAWINAN DI NAGARI BATIPUH ATEH KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER ABSTRAK) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (331kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) Bab I.pdf - Published Version Download (734kB)
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (389kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (329kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Peran Ninik Mamak dalam kaumnya atas perkawinan kemenakan merupakan salah satu dari banyaknya tradisi dalam masyarakat adat Minangkabau khususnya masyarakat Nagari Batipuh Ateh yang dilakukan sesuai adat salingka nagari. Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana peran Ninik Mamak dalam perkawinan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. 2) Bagaimana mekanisme perolehan izin tertulis ninik mamak dalam perkawinan Di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. 3) Apakah dengan adanya peran Ninik Mamak dalam perkawinan di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan pepatah “anak dipangku kemenakan dibimbing”. Skipsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan penelitian bersifat deskriptif, berdasarkan pengolahan data primer dan sekunder dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa Ninik Mamak memiliki peran dalam proses perkawinan kemenakannya dimulai dari proses manapiak bandua, maminang timbang tando, mancari hari, pemberian izin perkawinan tertulis oleh Ninik Mamak, hingga dilaksanakannya akad nikah. Dalam hal pengurusan izin perkawinan tertulis oleh Ninik Mamak sepenuhnya dilimpahkan kepada Mamak kandung. Izin khusus yang berisikan tanda tangan Ninik Mamak kaum/Penghulu Pucuak/Andiko dari suku calon mempelai dalam bentuk "Surat Izin Perkawinan" diperlukan untuk memenuhi keperluan administrasi pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam pemaparan tersebut diketahui terdapat perbedaan antara hukum positif dengan hukum adat, sebab syarat-syarat perkawinan yang tercantum pada uraian Pasal 6 s/d Pasal 12 Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan adanya syarat yang lain yakni "Surat Izin Perkawinan" Ninik Mamak kaum/Penghulu Pucuak/Andiko yang harus dipenuhi oleh anak kemenakan yang ingin melangsungkan perkawinan.

Actions (login required)

View Item