PENAFSIRAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Bisariyadi, Bisariyadi (2023) PENAFSIRAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG. Doctoral thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (bab 1) Bab I (3).pdf - Published Version Download (646kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) Bab Penutup.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (daftar pustaka) Daftar Pustaka (3).pdf - Published Version Download (472kB)
	Text (disertasi) Disertasi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

ABSTRAK PENAFSIRAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG Bisariyadi, 1930112014, 468 halaman, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2023. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadikan wacana mengenai hak konstitusional sebagai isu yang menarik dalam perkembangan hukum tata negara di Indonesia. Akan tetapi, pembahasan secara akademik mengenai hak konstitusional belum memperoleh banyak perhatian dari kalangan cendekiawan ilmu hukum di Indonesia. Pemahaman akan hak konstitusional kerap disetarakan dengan pengertian mengenai hak asasi manusia. Hak konstitusional yang dimuat dalam UUD 1945 tidak serta merta identik dengan hak yang dijamin pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam sejarah penyusunan dan pemuatan hak asasi sebagai bagian dari UUD 1945, dokumen yang menjadi rujukan utamanya adalah Piagam Hak Asasi Manusia yang dimuat sebagai Lampiran pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya ada ciri tersendiri dalam perlindungan hak konstitusional yang harus dilakukan melalui penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam memeriksa perkara pengujian Undang-Undang, persoalan mengenai hak konstitusional dibahas oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam 2 (dua) bagian, yaitu (1) ketika menilai kedudukan hukum pemohon, dan (2) pada saat hak konstitusional didalilkan sebagai dasar pengujian atas konstitusionalitas suatu Undang-Undang. Penelitian ini menjadikan pemisahan bagian bahasan atas hak konstitusional tersebut sebagai dasar dalam merumuskan masalah yang akan dikaji. Penelitian ini menemukan bahwa persyaratan kerugian hak konstitusional sebagai dasar pemenuhan kedudukan hukum pemohon menyebabkan pertimbangannya berkelindan dengan pokok perkara. Akibatnya, penalaran hak konstitusional yang seharusnya berkembang melalui pertimbangan majelis hakim dalam pokok perkara menjadi terbatas pada pemenuhan kedudukan hukum pemohon saja. Penelitian ini menawarkan pilihan bahwa perlu ada pergeseran paradigma dalam menilai kedudukan hukum dari syarat adanya kerugian hak konstitusional menjadi adanya kepentingan yang dimiliki oleh pemohon. Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian berikutnya, penelitian ini menyajikan langkah-langkah yang perlu diterapkan dalam melakukan penafsiran hak konstitusional. Langkah awal adalah menemukenali hak konstitusional, baik hak yang tersurat maupun yang tersirat. Langkah berikutnya menyusun penalaran hak konstitusional, termasuk didalamnya adalah mendefinisikan hak konstitusional secara spesifik dan menentukan garis batasan hak konstitusional yang dimaksud. Ukuran pembatasan hak konstitusional, berdasarkan penelusuran dalam penelitian ini, dirumuskan berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang harus memenuhi unsur legalitas dan uji proporsionalitas. Kata Kunci: Hak Konstitusional, Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Penafsiran Hak Konstitusional

Actions (login required)

View Item