PROSES DAN TAHAPAN PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG PAJAK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT PADA MASA PANDEMI COVID-19

Willy, Kreys Martin Simanjorang (2023) PROSES DAN TAHAPAN PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG PAJAK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT PADA MASA PANDEMI COVID-19. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) ABSTRAK ((1900542032)) WILLY SIMANJORANG.pdf - Published Version Download (188kB) | Preview
Preview	Text BAB I (1900542032) WILLY SIMANJORANG.pdf Download (286kB) | Preview
Preview	Text BAB V (1900542032) WILLY SIMANJORANG.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA (1900542032) WILLY SIMANJORANG.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (TA full text) (Tugas akhir full text).pdf - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Kantor Pajak Kendaraan Bermotor Daerah Provinsi Sumatera Barat Pandemi COVID-19 berdampak serius pada beberapa industri di Indonesia. Selain bidang kesehatan yang berdampak sangat besar, aspek sosial dan ekonomi juga ikut terpukul. Pendapatan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk pemerintah provinsi Sumbar, menurun akibat berbagai pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Menariknya, Pemprov Sumbar masih mampu menghimpun pajak daerah jauh lebih tinggi dari target tahun lalu, meski pendapatannya menurun. Di masa pandemi Covid-19, Pemprov Sumbar menerapkan sejumlah strategi optimalisasi penerimaan pajak. Dengan menggunakan insentif, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Tunjangan Harta Benda Bebas (BBNKB) menjadi gratis. Kedua insentif ini berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah di masa pandemi sekaligus mengurangi beban keuangan masyarakat. Pemerintah baru-baru ini mengadopsi HKPD atau Undang-Undang Hubungan Fiskal Pemerintah Nasional dengan harapan pengaturan baru ini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Peraturan mengizinkan negara bagian untuk mengenakan pajak baru, seperti pajak peralatan utama, dan inilah alasannya. Sebelum Covid 19, Pemprov Sumbar tidak memberikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembebasan Pajak Barang Milikan Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Actions (login required)

View Item