TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH TERPILIH YANG DIVONIS BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP”

Muhammad, Rezki (2023) TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH TERPILIH YANG DIVONIS BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP”. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (268kB)
	Text (Bab I Pendahulusn) Bab I.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (41kB)
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (156kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Demokrasi merupakan salah satu ciri negara hukum, dan salah satu bentuk dari demokrasi dilaksanakannya Pemilihan Kepala daerah yang berlandaskan hukum yang berlaku di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur terkait syarat calon kepala daerah dan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serta juga mengatur terkait Kepala Daerah Terpilih yang melakukan tindak pidana, oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Tentang Pemberhentian Kepala Daerah Terpilih Yang Divonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimanakah pengaturan dan penerapan pemberhentian kepala daerah terpilih yang melakukan tindak pidana?. Kedua, bagaimanakah mekanisme pemberhentian kepala daerah terpilih terpidana ditinjau dari asas Pemerintahan Daerah?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Evaluatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: Pertama, dalam hal pengaturan terkait pemberhentian Kepala Daerah terpilih yang melakukan tindak pidana terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah namun masih banyak terdapat kekurangan misalnya masih kurang terperinci mengatur jenis-jenis sanksi berdasarkan tindak pidana. Kedua, terkait mekanisme pemberhentian kepala daerah terpilih terpidana ditinjau dari asas Pemerintahan Daerah terdapat hasil bahwa masih bersifat tersentralisasi atau terpusat karena banyak peran lembaga pusat dalam pemberhentian kepala daerah seperti kewenangan pemberhentian kepala daerah didominasi oleh Presiden, karena putusan final pemberhentian kepala daerah berada ditangan Presiden, selain itu dalam hal pemberhentian kepala daerah terpilih ditinjau dari asas pemerintahan daerah masih terdapat praktik yang tidak mencerminkan asas Pemerintah Daerah itu sendiri. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Tindak Pidana, Pemberhentian Kepala Daerah.

Actions (login required)

View Item