PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

Feli Yulia, Fitri (2023) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KERAPATAN ADAT NAGARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (239kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (215kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Bab I-1.pdf Download (455kB)
	Text Daftar Pustaka-1.pdf Download (324kB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia adalah Negara yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya yang dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satunya adalah Nagari di Minangkabau, Sumatera Barat. Nagari diumpamakan sebagai sebuah Negara kecil didalamnya terdapat penyelenggara Pemerintahan dan bersamaan dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari yang mengatur dan mengurus segala urusan kenagarian termasuk urusan adat, urusan adat merupakan masalah yang masih kental dalam lingkungan masyarakat adat. Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sehingga Kerapatan Adat Nagari sangat berperan penting dalam proses pelaksanaan adat istiadat di Sumatera Barat. Kerapatan Adat Nagari memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari. Maka dari itu, rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari? Kedua, bagaimana konsep ideal pelaksanaan tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat pada masa yang akan datang? Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuranji, Kota Padang sehingga untuk menjawab permasalahan diatas penulis melakukan penelitian menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus yang mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Hasil dari penelitian ini yang pertama, bahwa dalam melaksanakan tugas Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kuranji belum terlaksana secara optimal diantaranya, (i) Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kuranji tidak mengawasi secara langsung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari, (ii) dalam menyusun Peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari Kerapatan Adat Nagari ikut terkhusus mengenai Peraturan yang berkaitan dengan Adat, tanah ulayat, anak kemenakan serta permasalahan adat lainnya, dan (iii) membahasan dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang mana Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Kuranji tidak mengetahui mengenai hal ini dan dalam pelaksanaannya merupakan tugas dari Camat Kecamatan Kuranji sendiri. Kedua, konsep ideal pelaksanaan tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari di masa yang akan datang perlu untuk mengembalikan hak asli Nagari setelah berada di wilayah administrasi Kota, seharusnya Pemerintah hadir sebagai penengah agar tetap eksis dan diakui haknya dari Nagari tersebut, dalam Pasal 18B ayat (2) yang diatur di dalam UUD 1945, artinya Negara harus melindungi dan menghadirkan regulasi agar tidak hilangnya tupoksi asli dari Nagari beserta lembaga didalamnya.

Actions (login required)

View Item