MEKANISME PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI ASPEK DEMOKRASI INTERNAL PARTAI POLITIK

Nadia, Salsabilla (2023) MEKANISME PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI ASPEK DEMOKRASI INTERNAL PARTAI POLITIK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (over dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (255kB) | Preview
Preview	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (398kB) | Preview
Preview	Text (Bsb IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (323kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (232kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Calon terpilih dalam pemilihan umum anggota legislatif ditetapkan menggunakan sistem proporsional terbuka yang didasarkan pada perolehan suara terbanyak yang didapat masing-masing calon yang berasal dari partai politik dalam suatu daerah pemilihan. Peserta Pemilu legislatif itu sendiri adalah partai politik. Dengan demikian, suara yang didapat pada pemilihan umum merupakan suara partai. Konsekuensi dari penerapan sistem proporsional terbuka ini menyebabkan sebagian hak kepesertaan partai politik terbagi dengan keberadaan calon anggota legislatif yang diusung oleh partai politik tersebut. Perumusan masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana mekanisme penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? Kedua, bagaimana mekanisme yang ideal dalam hal penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum Anggota Legislatif? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pertama, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengungkapkan bahwa penetapan calon terpilih anggota legislatif dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak dari calon yang bersangkutan pada suatu daerah pemilihan. Undang-Undang a quo sejatinya masih memberikan kewenangan kepada partai politik untuk menjalankan fungsinya dengan baik hingga terciptanya bakal calon salah satunya calon anggota legislatif melalui proses rekrutmen dan seleksi di internal partai politik. Untuk membatasi peran partai politik yang besar tersebut, maka Undang-Undang Pemilu mengatur mengenai bagaimana penetapan seorang calon anggota legislatif yang diusung partai politik hanya bisa ditetapkan melalui suara terbanyak yang didapat masing-masing calon legislatif di setiap daerah pemilihan. Kedua, mekanisme penetapan calon anggota legislatif seperti yang diterapkan di Indonesia melalui sistem proporsional terbuka murni menjadi mekanisme yang ideal untuk diterapkan saat ini. Sistem pemilu ini ternyata telah mengembalikan lagi makna kedaulatan rakyat itu kepada rakyat itu sendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Peran partai politik dirasa cukup sampai melahirkan kader-kader terbaik sebagai calon anggota legislatif melalui proses rekrutmen dan seleksi yang diatur di internal partai politik. Oleh karena itu, ketika penetapan calon terpilih anggota legislatif berada di tangan rakyat bukan bergantung pada partai politik, maka konflik internal di partai politik akan berkurang untuk bersaing memperebutkan jabatan sebagai perwakilan partai di Pemilu.

Actions (login required)

View Item