PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (Studi Di Kecamatan Rangsang Barat

Suhani, Muhammad (2023) PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (Studi Di Kecamatan Rangsang Barat. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf Download (263kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (415kB) | Preview
Preview	Text (BAB AKHIR/KESIMPULAN) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Download (156kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (361kB) | Preview
Preview	Text (TESIS FULL) FULL TESIS.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak penggarap, yaitu seorang penggarap diperkenankan untuk mengusahakan tanah tersebut agar produktif, kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap dengan bagian yang telah disepakati. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian, hal ini ditujukan guna mengubah pola pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada masyarakat, yakni untuk menciptakan keseragaman ketentuan pelaksanaan bagi hasil, serta dapat melindungi kedudukan para pelaku bagi hasil tanah pertanian. Walaupun telah ada aturan yang mengaturnya, namun pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di berbagai daerah belum sesuai dengan peraturan tersebut. Pada umumnya praktik bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti masih dibuat secara lisan dan perjanjian tersebut atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama dan rasa saling percaya kepada sesama anggota masyarakat, sehingga masyarakat tidak membuat perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Kecamatan Rangsang Barat)”. Dengan permasalahannya yaitu Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Apa faktor yang menyebabkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi masih sering dilakukan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi secara lisan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti ini belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga pelaksanaan dari perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi tersebut belum berjalan dengan baik dan belum efektif. Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, Perjanjian Lisan

Actions (login required)

View Item