Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Padang

Wiranda, Wiranda Vania (2023) Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Text (Cover dan Abstrak).pdf - Published Version Download (223kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Text (BAB I).pdf - Published Version Download (181kB) | Preview
Preview	Text Text (Penutup).pdf - Published Version Download (58kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Text (DAFTAR PUSTAKA).pdf - Published Version Download (167kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (884kB)

Abstract

ABSTRAK Mewujudkan pembangunan nasional merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke IV tentang tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk memajukan kesejahteraan umum, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari rumusan yang telah dikemukakan terlihat bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan negara dalam hal ini yang memiliki peranan penting ialah pendidikan. Untuk merealisasikan dan melaksanakan segala rangakaian rencana tersebut negara perlu akan dana, dana yang merupakan penerimaan negara yang dipergunakan untuk menyusun anggaran pendapatan belanja negara. Dana yang terbesar penerimaannya diperoleh dari pajak. Pajak ialah pungutan yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara, dari segi cara pemungutan terbagi atas dua yakni, Pajak Pemerintah Pusat dan Pajak Pemerintah Daerah, pemungutan pajak pemerintah pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk anggaran kebutuhan rumah tangga negara, sedangkan pemungutan oleh pemerintah daerah diperuntukkan untuk anggaran rumah tangga daerah. Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan penerimaan daerah terbesar dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, namun dalam hal pemngutannya tentu mengalami beberapa kendala dan masalah di lapangan, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi yang juga faktor utama permasalahan tersebut, untuk tetap lancar pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dari penerapan pelaksanaan denda utang Pajak Kendaraan Bermotor, Untuk mengatahui dampak diadakannya penghapusan utang denda Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Data penelitian maupun informasi diperoleh dari wawancara dengan staff Badan Pendapatan Daerah dan 3 orang responden, responden yakni masyarakat sipil, kalangan inteletual dan masyarakat biasa, diantara alasan tidak bayar pajak kendaraan bermotor pada saat program penghapusan denda ini ialah, tidak sempat karena bekerja, ada juga responden yang hanya membeli motor second dan harus menggunakan identitas pihak pertama. Setelah beberapa kemudahan masih saja wajib pajak yang tidak taat, dapat disimpulkan meskipun telah beberapa kali perpanjangan perlu kesadaran wajib pajak sendiri dan kemudahan dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pemerintah daerah.

Actions (login required)

View Item