PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI

Kevin, Kistiand Putra (2023) PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI. Masters thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (75kB) | Preview
Preview	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (341kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (137kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (61kB) | Preview
	Text (THESIS FULL) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRACT West Sumatra Province Regional Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari revokes West Sumatra Provincial Regulation Number 2 of 2007 concerning Principles of Nagari Government. However, until now this new Provincial Regulation has not been followed up by Regencies/Cities in West Sumatra. The problems answered are: (1) How is the existence of the Regional Regulation of West Sumatra Province Number 7 of 2018 concerning Nagari in terms of Legislation. (2) How is the Implementation of Regional Regulation of West Sumatra Province Number 7 of 2018 concerning Nagari and obstacles? The research method used is sociological or empirical juridical. This study utilizes primary data and secondary data. The results of this study indicate that the existence of West Sumatra Regional Regulation No. 7 of 2018 serves as a guideline for districts/cities in forming regional regulations regarding Nagari. West Sumatra Regional Regulation No. 7 of 2018 as it should be, because: the standards and targets set are contrary to higher laws and regulations, there are no resources capable of carrying out the policy, socio-political conditions that demand the administration of a democratic and transparent nagari government, district/city governments do not has a good response to the policy concept stipulated by West Sumatra Regional Regulation No. 7 of 2018. Obstacles in following up on Regional Regulation No. 7 of 2018 because the legal principles contained in the regional regulation do not conflict with higher laws and regulations. Disagreement on the policy concepts promoted by the Government of West Sumatra and the Regency/City Government, the absence of legal facilities or facilities, the development of the civilization of the people of West Sumatra, the culture of administering the nagari government has undergone changes and developments in line with the demands of a rule of law, legal certainty, transparency and accountability in administrative governance of the village. Keywords: Problems, West Sumatra Regional Regulation, Nagari Government. ABSTRAK Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari mencabut Perda Provinisi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Namun hingga saat ini Peraturan Daerah Provinsi yang baru ini belum ditindaklanjut oleh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Permasalahan yang dijawab adalah: (1) Bagaimana Eksistensi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. (2) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari serta kendalanya? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau empiris. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Eksistensi Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018 berkedudukan sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam membentuk peraturan daerah tentang Nagari .Belum diimplementasikannya Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018 sebagaimana mestinya, dikarenakan: standar dan sasaran yang ditetapkan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, belum adanya sumber daya yang mampu menjalankan Kebijakan, Kondisi sosial politik yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan nagari secara demokrasi dan transparansi, Pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki respon yang baik terhadap konsep kebijakan yang ditetapkan oleh Perda Sumbar No. 7 Tahun 2018. Kendala dalam Menindaklanjuti Perda No. 7 Tahun 2018 disebabkan karena kaidah hukum yang terkandung di dalam Perda tersebut tidak semua berkesuaian dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketidaksepahaman konsep kebijakan yang diusung oleh Pemerintah Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, berlum tersedianya sarana atau fasilitas hukum, Perkembangan peradaban masyarakat Sumatera Barat, budaya penyelenggaraan pemerintahan nagari telah mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan tuntutan negara hukum, kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaran pemerintahan nagari. Kata Kunci: Problematika, Perda Sumbar, Pemerintahan Nagari

Actions (login required)

View Item