PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT SELAGURI PADANG

AFRIANI, SUSINTA (2015) PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT SELAGURI PADANG. Diploma thesis, UPT. Perpustakaan.

Text 321.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (433kB)

Abstract

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi dan diperhatikan. Memberikan pelayanan kesehatan yang baik merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia terhadap warga negaranya. Untuk mewujudkan tujuan negara ini, pemerintah membentuk suatu Sistem Jaminan Sosial Nasional yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pada akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sehingga sistem ini diaplikasikan ke dalam bentuk sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Demi terselenggaranya program ini ke masyarakat BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Rumah Sakit termasuk Rumah Sakit Swasta. Rumah Sakit Swasta yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Rumah Sakit Selaguri. Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan jaminan kesehatan di Rumah Sakit Selaguri Padang?; 2) Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di Rumah Sakit Selaguri Padang? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian dianalisis secara yuridiskualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Rumah Sakit Selaguri sudah berlaku dengan adanya Perjanjian Kerjasama yang dibuat dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) No. 146/ PKS/ II.04/ 1213 dan No. 110/ RSS/ XII/ 2013 yang ditandatangani oleh Eddi Martadinata, selaku Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kota Padang dengan dr. Hj. Hafleziani M. Kes, selaku Direktur PT Selaguri Citratama Medika. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Selaguri tergolong cukup baik karena telah sesuai dengan aturan yang telah berlaku. 2) Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Rumah Sakit Selaguri terdiri atas; pertama, tenaga administrasi yang kurang memahami mekanisme pendaftaran pasien BPJS Kesehatan; kedua, pembayaran klaim yang tidak sesuai oleh pihak BPJS Kesehatan atas pelayanan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit Selaguri; ketiga, kurang lengkapnya peralatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama; keempat, kurangnya pemahaman pasien atau masyarakat terhadap mekanisme pengobatan di Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan khususnya pada penempatan kelas layanan bagi pasien rawat inap. Untuk mengatasi kendala diatas pertama, tenaga administrasi pada Rumah Sakit Selaguri memerlukan pelatihan dan pengarahan lebih lanjut agar dapat memahami mekanisme pendaftaran pasien BPJS Kesehatan; kedua, untuk masalah pembayaran klaim Rumah Sakit Selaguri dan dokter dapat mengajukan komplain kepada BPJS Kesehatan serta dapat mengajukan klaim atas biaya yang belum dipenuhi oleh BPJS Kesehatan; ketiga, untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama agar dapat menambah peralatan medisnya supaya dokter dapat memastikan hasil diagnosa penyakit pasien; dan keempat, untuk pasien yang kurang memahami mekanisme pengobatan sebagai pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Selaguri, seharusnya pihak BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit Selaguri sendiri dapat dengan benar menyampaikan informasi kepada pasien sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sosialisasi sangat diperlukan agar peserta dapat memakai kartu jaminan kesehatan tersebut berdasarkan ketentuan yang telah diatur.

Actions (login required)

View Item