Fenomenologi Komunikasi : Tafsir Sosial terhadap Pasal 81 dan 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Padang Pariaman

Chintia, Dewi Putri (2016) Fenomenologi Komunikasi : Tafsir Sosial terhadap Pasal 81 dan 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Padang Pariaman. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (217kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (269kB) | Preview
Preview	Text (Bab VI) Bab VI Penutup.pdf - Published Version Download (132kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (208kB) | Preview
	Text (tesis full text) tesis lengkap.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Chintia Dewi Putri, BP : 1420869004. Program Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Judul Tesis : Fenomenologi Komunikasi : Tafsir Sosial Terhadap Pasal 81 dan 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Padang Pariaman. Pembimbing I : Dr. Asrinaldi, M. Si, Pembimbing II : Dr. Bob Alfiandi, M.Si. Terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyisakan permasalahan yaitu terjadinya fragmentasi pemahaman terhadap PP tersebut terutama untuk pasal 81 dan 100 yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap wali nagari dan perangkat serta persentase penggunaan belanja dalam postur APBNagari. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa Pemerintah Kabupaten dan Wali Nagari di Padang Pariaman sebagai penerima pesan, mempunyai pemahaman yang berbeda dengan Pemerintah Pusat dalam memaknai pasal 81 dan pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014. Teori yang digunakan adalah teori pemahaman (hermeneutik) yang dikemukakan oleh Wilhem Dhiltey dan mengelaborasinya dengan model komunikasi sirkuler Wilbur Schramm. Pendekatan yang digunakan kualitatif interpretatif (verstehen). Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan pemahaman antara Pemerintah Pusat sebagai pembuat ayat-ayat otoritatif dengan Pemerintah Kabupaten dan Wali Nagari di Padang Pariaman sebagai pelaksana dalam memaknai pasal 81 dan pasal 100 PP Nomor 43 tahun 2014 yang disebabkan oleh perbedaan sosial historis atau tafsir sosial Kata kunci : Tafsir Sosial, PP Nomor 43 Tahun 2014, Fenomenologi Komunikasi, Hermeneutik

Actions (login required)

View Item