GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010)

Monica, Yolanda Br. Ginting (2016) GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBEBASAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) 1. Cover, Abstrak.pdf - Published Version Download (259kB) | Preview
Preview	Text (Bab I - Pendahuluan) 2. BAB I - SH.pdf - Published Version Download (304kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV - Penutup) 3. BAB IV - SH.pdf - Published Version Download (129kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Kepustakaan) 4. Daftar Kepustakaan - SH.pdf - Published Version Download (456kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (15MB)

Abstract

Dalam berperkara, setiap subjek hukum berharap bahwa putusan yang akan mereka terima menjadi jawaban dan penyelesaian dari perkara yang mereka hadapi, begitupula yang diharapkan oleh masyarakat Kurao Pagang selaku penggugat dalam perkara ini. Dalam kenyataannya, walaupun telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, ternyata pihak pemerintah dalam hal ini Walikota Padang masih lalai dalam melakukan pemenuhan putusan tersebut. Padahal segala tatacara hukum acara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengupayakan agar putusan tersebut segera dilaksanakan telah ditempuhnya. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang penulis teliti adalah : 1) Bagaimanakah gugatan perbuatan melawan hukum dalam hal pelaksanaan pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang, 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010 tentang gugatan perbuatan melawan hukum dalam pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang, 3) Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010 tentang gugatan perbuatan melawan hukum dalam pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang. Melalui penelitian yang telah penulis lakukan dengan metode wawancara terhadap pihak yang terkait dan studi kepustakaan maka diperoleh hasil bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh masyarakat Kurao Pagang tersebut berawal dari kecacatan prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh TNI Manunggal Sakato Badunsanak, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kurao Pagang baik secara moril maupun materiil. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/PDT/2010 dilaksanakan secara sukarela atau damai, meskipun telah memakan waktu lebih dari 2 tahun hingga pihak Walikota Padang melakukan pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat Kurao Pagang. Adapun yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut, antara lain : Pengaturan pelaksanaan putusan secara sukarela sangatlah minim, sehingga tidak ada jaminan yang jelas bagi pihak pemohon pelaksana putusan apabila pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan menunda pembayaran ganti rugi yang telah disanggupinya, peran serta pihak Pengadilan Negeri dalam proses pelaksanaan putusan secara sukarela sangat minim, yakni hanya sebagai pengawas pasif serta tidak adanya iktikad baik dari pihak Walikota Padang untuk memberikan ganti rugi dalam hal pemulihan hak-hak masyarakat Kurao Pagang yang telah dilanggar karena adanya proyek pelebaran jalan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Actions (login required)

View Item