PENINDAKAN TERHADAP KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN PANTAI BAGI KEGIATAN USAHA/ JASA MAKANAN DAN MINUMAN DI KAWASAN WISATA PANTAI PADANG

Citra, Anggini Eka Putri (2016) PENINDAKAN TERHADAP KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN PANTAI BAGI KEGIATAN USAHA/ JASA MAKANAN DAN MINUMAN DI KAWASAN WISATA PANTAI PADANG. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) abstrak DAN COVER (watermark).pdf - Published Version Download (194kB) | Preview
Preview	Text (bab I) bab 1 (watermark).pdf - Published Version Download (712kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV penutup) BAB IV (watermark).pdf - Published Version Download (204kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA (watermark).pdf - Published Version Download (168kB) | Preview
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) skripsi full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

PENINDAKAN TERHADAP KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN PANTAI BAGI USAHA/ JASA PENYEDIA MAKANAN DAN MINUMAN DI KAWASAN WISATA PANTAI PADANG (Citra Anggini Eka Putri, BP : 1210113076, Hukum Administrasi Negara, PK VIII Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 70 Halaman) ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menytakan bahwa Negara memiliki hak menguasai sumberdaya alam yang berada di Indonesia, dengan adanya hak menguasai oleh Negara, maka negara juga mempunyai tugas dan peran untuk melindungi dan memeliharanya. Sempadan pantai merupakan kawasan lindung yang termasuk ke dalam kawasan perlindungan setempat, sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 3 Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Penetapan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung ini sebagai bentuk peranan pemerintah dalam pemeliharaan kawasan tepi pantai agar kelestarian kawasan pantai dapat terpelihara dan terjaga dari kerusakan. sempadan pantai merupakan ruang publik dengan akses terbuka bagi siapapun ( public domain), dan juga merupakan akses umum untuk orang naik turun ke laut. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang sempadan pantai. Dengan kondisi geografis yang berbatasan dengan laut .Pantai padang tidak hanya sebagai kawasan wisata tetapi juga merupakan kawasan sempadan pantai yang termasuk kedalam kawasan lindung berupa kawasan perlindungan setempat hal ini disebutkan dalam pasal 58 ayat 5 Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030. Seiring dengan perkembangannya kawasan pantai padang banyak terdapat pedagang yang mendirikan bangunan semi permanen yang berdiri di sepanjang sempadan pantai seperti kafe, Rumah Makan (RM), Restoran, yang menyediakan kebutuhan wisatawan. Untuk itu Pemerintah Kota Padang melakukan penindakan dan penertiban di kawasan wisata pantai padang, dengan melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan kafe, rumah makan, restoran, dan lain-lain yang tidak sesuai dengan peruntukan fungsi sempadan pantai di kawasan wisata pantai padang sebagai bentuk sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah (bestuurdwang). Upaya Pemerintah Kota Padang dalam Penindakan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Usaha/ Jasa Penyedia Makanan dan Minuman di Kawasan Wisata Pantai Padang yaitu Sosialisasi, Pendataan, Penyiapan tempat pemindahan yaitu lapau panjang chimpago, Pembebasan lahan melalui pemindahan. Proses pemindahan dilakukan dengan tata cara: sosialisasi secara lisan, pemberian surat pemberitahuan pelanggaran, surat teguran tiga, surat peringatan satu dengan jangka waktu tujuh kali 24 jam, surat peringatan tiga kali, dan terakhir eksekusi.Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam Penindakan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Usaha/ Jasa Penyedia Makanan dan Minuman di Kawasan Wisata Pantai Padang antara lain:Kendala dalam pendataan pedagang yaitu masih banyaknya pedagang yang belum terdata. Kendala dalam pemindahan pedagang ke lapau panjang chimpago (LPC). Kendala Anggaran yaitu terbatasnya anggaran yang disediakan Pemerintah Kota Padang.

Actions (login required)

View Item