PELAKSANAAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Ranti, Fortuna Pertiwi (2016) PELAKSANAAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (abstrak) Cover & abstrak pdf.pdf - Published Version Download (249kB) | Preview
Preview	Text (bab i) bab 1 pdf.pdf - Published Version Download (227kB) | Preview
Preview	Text (bab iv) bab penutup pdf.pdf - Published Version Download (124kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA pdf.pdf - Published Version Download (129kB) | Preview
	Text (skripsi full text) skripsi utuh pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (953kB)

Abstract

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penanggulangan bencana. Dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera barat Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana menyatakan dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Salah satu tahapan dalam penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana. Permasalahan dalam skripsi ini 1) Bagaimana pelaksanaan pengurangan risiko bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh, 2) Apa kendala dalam pelaksanaan pengurangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kegiatan pengurangan resiko bencana Kota Payakumbuh bertujuan untuk mengurangi ancaman resiko bencana yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang akan menimbulkan korban jiwa maupun harta dan meminimalisir potensi bencana yang diakibatkan oleh angin puting beliung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh telah mengupayakan upaya fisik berupa penebangan pohon yang memiliki potensi menimbulkan kerugian namun belum terlaksana secara maksimal karena adanya masyarakat yang tidak bersedia untuk dilakukan aksi pengurangan bencana terhadap objek miliknya berupa pemotongan pohon yang berpotensi tumbang kalau ada bencana puting beliung dan memiliki kendala yuridis pada Pasal 18 Perda Nomor 5 Tahun 2007 yang menyatakan tentang kewajiban masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan bencana, namun belum ada penjelasan yang tegas tentang kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengurangan resiko bencana. Kata kunci: Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Pengurangan risiko bencana

Actions (login required)

View Item