PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT SETELAH KELUARNYA PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2012 UNTUK KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BUKITTINGGI

FIFI, RAHMAYANTI (2016) PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT SETELAH KELUARNYA PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2012 UNTUK KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BUKITTINGGI. Other thesis, FAKULTAS HUKUM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN.

Preview	Text (abstrak) COVER DAN ABSTRAK FIFI RAHMAYANTI PDF.pdf - Published Version Download (244kB) | Preview
Preview	Text (bab i) BAB I FIFI RAHMAYANTI PDF.pdf - Published Version Download (397kB) | Preview
Preview	Text (bab iv) BAB IV FIFI RAHMAYANTI PDF.pdf - Published Version Download (142kB) | Preview
Preview	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA FIFI RAHMAYANTI PDF.pdf - Published Version Download (146kB) | Preview
	Text (tesis full text) tesis okeee pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penggunaan Blanko Akta PPAT Setelah Keluarnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Untuk Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Di Kota Bukittinggi FIFI RAHMAYANTI. 1420123083. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas. Padang 2016. Pembimbing I Dr.Kurnia Warman, SH.M.Hum, dan Pembimbing II Frenadin Adegustara, SH.,MS. Penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi. Latar belakang penelitian ini adalah adanya aturan untuk menggunakan kembali blanko akta dalam membuat akta peralihan dan pembebanan hak atas tanah di Kota Bukittinggi yang ketentuannya telah dihapus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Pengadaan Blanko akta PPAT, tujuan dari diberlakukannya kembali blanko Akta PPAT dan akibat hukumnya dalam mencapai kepastian hukum peralihan dan pembebanan hak atas tanah di Kota Bukittinggi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang merupakan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan penunjang. Alat pengumpulan data dilakukan melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, bahwa Pengadaan blanko akta PPAT di Kota Bukittinggi telah sesuai dengan prosedur dan tidak ada kendala sampai aturan penggunaannya dihapuskan. Tujuan diberlakukannya blanko akta PPAT adalah untuk mewujudkan asas manfaat terhadap sisa blanko yang tidak terpakai agar lebih efektif dan efisien karena dinilai telah menimbulkan kerugian negara. Akibat hukum dari penggunaan blanko Akta PPAT terhadap Akta yang dibuat PPAT dapat menjadi cacat hukum dan terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan sementara untuk peralihan dan pembebanan Hak Atas tanah tetap mencapai kepastian hukum karena Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi menerima dan mewajibkan blanko akta sebagai dasar pendaftaran tanah. Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Peralihan Hak, Akta PPAT. ABSTRACT The use of the blank form of PPAT After the apply of the National Land Agency Regulation Number 8 Year 2012 For Legal Certainty of Transfer of Rights to Land in Bukittinggi FIFI Rahmayanti. 1420123083. Master of Notary Andalas University. Padang, 2016. Supervisor I Dr.Kurnia Warman, SH.M.Hum, and Advisor II Frenadin Adegustara, SH., MS. This research was conducted in the city of Bukittinggi. The background of this research is the rule to use again the blank form in making document to transfer of land rights in Bukittinggi which provisions had been removed. This study aims to determine the Procurement Process the blank form of PPAT, the goal of the reintroduction blank form of PPAT and the legal consequences of legal certainty in achieving the transition and the imposition of land rights in Bukittinggi. The approach used in this study is empirical juridical approach which is reviewing legislation relating to issues to be discussed. Then do the field approach to obtain information as supporting material. Tool data collection is done through the study observation, interviews and documentation. Based on the results of the study concluded that the Procurement the blank form of PPAT in Bukittinggi in accordance with the procedure and there are no obstacles to its use rule abolished. Interest enactment blank form of PPAT is to realize the principle of benefit to the rest of the blank unused for more effective and efficient because it is considered has caused losses to the state. The legal consequences of the use of blank form made PPAT, PPAT can be legally defective and degraded under the hand while on the transition and the imposition of the Right to land still achieving legal certainty because the Land Office of Bukittinggi receive and obliging blank form as the basis for land registration. Keywords: Land Rights, Transfer of Rights, PPAT form.

Actions (login required)

View Item