PERTANGGUNGJAWABAN DANA PERIMBANGAN OLEH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Novrizal Rahmat Satria, Novrizal Rahmat Satria (2016) PERTANGGUNGJAWABAN DANA PERIMBANGAN OLEH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Basmalah Abstrak.pdf - Published Version Download (189kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (240kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (253kB) | Preview
Preview	Text (Daftar pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (197kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) LENGKAP.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PERTANGGUNGJAWABAN DANA PERIMBANGAN OLEH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT (NOVRIZAL RAHMAT SATRIA, 1110113023, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, 59 HALAMAN) Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Kalimat ini tercantum dalm Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (3). Sebuah Negara hukum itu harus bertanggungjawab atas kemakmuran rakyatnya. Kemakmuran rakyat itu bisa dicapai salah satunya dengan cara melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan keuangan daerah secara efektif dan efisien adalah sebagai salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah. Pertanggung jawaban keuangan menarik untuk dibahas, terutama pertanggungjawabannya secara langsung. Salah satu yang menarik untuk dibahas adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang terletak pada dana transfer yaitu dana perimbangan. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban dana perimbangan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Apa kendala yang dialami oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pertanggungjawaban dana perimbangan. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang melihat bagaimana kenyataan dilapangan dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis data kualitatif, yaitu data yang dijabarkan tidak berbentuk angka melainkan menggunakan teori dan konsepsi para ahli, peraturan perundang-undangan, serta logika untuk memperoleh kesimpulan yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sudah dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya tapi belum bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan masih adanya kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga menjadi penghambat untuk melakukan pertanggungjawaban secara baik seperti kurangnya daya serap oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat banyaknya penumpukan simpanan kas pemerintah provinsi di bank, hal ini tentu saja bisa mengancam pembangunan pemerintah provinsi daerah karna sudah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu. Seperti yang tecantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai.

Actions (login required)

View Item