Murdifin, Murdifin (2016) PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PERATURAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN(STUDI KASUS KOTA PAYAKUMBUH). Masters thesis, Universitas Andalas.
|
Text (abstrak)
abstrak upload.pdf - Published Version Download (187kB) | Preview |
|
|
Text (bab1)
BAb 1 Upload.pdf - Published Version Download (412kB) | Preview |
|
|
Text (bab 5)
BAB V.pdf - Published Version Download (123kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (318kB) | Preview |
|
Text (Tesis)
Semua upload.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Izin Mendirikan Bangunan tentunya sangat diperlukan khusunya di Kota Payakumbuh sebagai daerah rawan bencana alam/gempa bumi. Karena itulah IMB menjadi hal yang penting hal-hal seperti lambannya birokrasi, ketidak jelasan informasi, lamanya pemrosesan perizinan diharapkan tidak lagi menjadi kendala yang dapat menjadi penghambat bagi masyarakat yang ingin mengurus IMB di Kota Payakumbuh. IMB sebagai salah satu izin pemanfaatan ruang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 selain mempunyai fungsi sebagai instrument pengendali dalam pembangunan dan penataan ruang kota/wilayah juga merupakan jaminan kepastian hukum terhadap bangunan itu sendiri. Namun demikian sebagai salah satu bentuk regulasi yang harus dipatuhi oleh masyarakat di Kota Payakumbuh, berlakunya peraturan tersebut belum dapat dipatuhi dengan sebagaimana mestinya. Sehingga wiIayah yang memiliki potensi berkembang sebagat perkotaan, secara keruangan penataan bangunan memberikan kesan adanya kurang keserasian, Untuk mengetahui sejauh mana tingkat peran serta masyarakat dalam peraturan IMB dalam penataan rang wilayah di Kota Payakumbuh dapat dilihat dari pendapat atau persepsi dan sikap masyarakat. Penilaian aspek pengetahuan, aspek ketaatan dan aspek sikap atau penghayatan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan tabulasi silang dalam variabel (intra) dan tabulasi silang antar variabel (inter). Dari penilaian tersebut dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat dalam tiga tingkat yaitu tinggi, sedang dan rendah, dengan demikian dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pengetahuan, ketaatan dan sikap atau penghayatan terhadap peraturan tersebut. maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, begitu pula sebaliknya. Dari basil penelitian melalui pengolahan data yang diperoleh sesuai metoda di atas dapat diketahuí bahwa tingkat penghayatan atau sikap masyarakat terhadap peraturan IMB cukup tinggi. Dengan demikian menunjukkan bahwa dengan berlakunya peraturan izin mendirikan bangunan di Kota Payakumbuh, masyarakat mau menerima atau dapat menyetujui peraturan tersebut. Kondisi ini tentu saja merupakan suatu yang positif bagi upaya pembangunan wilayah khususnya dalam pelaksanaan tertib tata ruang. Hasil tabulasi silang untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepatuhan dengan kandisi sosial ekonomi dan aspek tisik bangunan ditemukan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan jenis mata pencaharian masyarakat mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Dari aspek fisik bangunan, terhadap luas bangunan dan jarak bangunan dan sempadan juga mempunyai hubungan yang signifikan. Dampak nyata dan kurang atau rendahnya tingkat kepatuhan tersebut terlihat bahwa penataan bangunan masyarakat kurang menunjukan keserasian terhadap penataan ruang. (Kata kunci ; Peran serta Masyarakat dan Izin Mendirikan Bangunan)
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Primary Supervisor: | Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc |
Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
Divisions: | Pascasarjana (Tesis) |
Depositing User: | s2 pembangunan wilayah |
Date Deposited: | 10 May 2017 01:56 |
Last Modified: | 10 May 2017 01:56 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/18846 |
Actions (login required)
View Item |