Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai

Happy, Nurdiana (2016) Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) abstrak.pdf - Published Version Download (24kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (157kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (44kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Kepustakaan) DAFTAR KEPUSTAKAAN.pdf - Published Version Download (102kB) | Preview
	Text (Tesis Full) semua.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis (1) Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Kewenangan Bupati kepada Camat Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (3) Eksistensi kewenangan dan tanggung jawab camat Kecamatan Sikakap dalam menjalankan kewenangan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan pelayanan kepada publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Adapun fokus penelitian peneliti adalah Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa 1) Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang perlu diperhatikan diantanyanya : (a) Perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati, dengan terlebih dahulu menyusun dan inventarisasi kewenangan yang mungkin dapat dilimpahkan kepada camat yang sesuai dengan kebutuhannya wilayahnya melalui koordinasi dengan Dinas dan lembaga teknis lainnya. (b) Agar Bupati memberikan kewenangannya kepada Camat tidak dengan setengah hati serta dan tidak dilandasi dengan kemauan politik. (c) Perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut untuk menumbuhkan pemahaman dan pengertian kepada Camat beserta unit organisasi Kecamatan selaku penerima wewenang, agar wewenang tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat dan konsisten. (d) Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara Camat selaku penerima wewenang dengan instansi teknis terkait di tingkat Kabupaten seperti Dinas/badan/Kantor yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut. (e) Diperlukannya sumber daya manusia (pegawai aparat kecamatan) yang berkualitas, sehingga mampu melaksanakan kewenangan tersebut. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Kewenangan Bupati kepada Camat Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, antara lain: (a) Ketersediaan dukungan kualitas SDM yang berkualitas. Realitas yang terjadi kondisi kualitas aparatur kecamatan Sikakap saat ini masih rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas tingkat pendidikan SDM yang ada tergolong masih rendah hanya lulusan SMA (golongan II), hanya beberapa orang saja yang mempunyai tingkat pendidikan sarjana (golongan III). Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja bahkan performa penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Sikakap dalam menjalankan kewengan Bupati yang telah dilimpahkan (a) Ketersediaan Dukungan Sarana Pasarana. Kecamatan Sikakap merupakan wilayah pesisir dan wilayah perbukitan. Kondisi sarana transportasi di Kecamatan Sikakap saat ini untuk penyebrangan antar pulau masih sangat minim. Jarak antar desa yang ada di kecamatan Sikakap cukup jauh dan hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua, dengan kondisi jalan di Desa Sikakap sebagian besar berbukit, berbatu, berlubang, dan berlumpur. Kondisi wilayah yang sulit dijangkau dengan ketersediaan sarana transportasi yang kurang memadai juga menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, (c) Ketersediaan Dukungan Anggaran yang masih kurang mencukupi. Realitas di lapangan anggaran yang tersedia di kecamatan Sikakap masih sangat minim, sehingga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelayanan aparatur di Kecamatan Sikakap tersebut. Oleh karena itu ketersediaan anggaran yang ada, terutama di tingkat kecamatan sebagi ujung tombak pelaksanaan kewengan Bupati harus ditingkatkan lagi. Oleh karena itu ketersediaan anggaran yang ada, terutama di tingkat kecamatan sebagi ujung tombak pelaksanaan kewengan Bupati harus ditingkatkan lagi. 3) Eksistensi kewenangan dan tanggung jawab Camat Kecamatan Sikakap dalam menjalankan kewenangan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan pelayanan kepada publik, yakni hanya sebatas kewenangan administrasi dari Bupati, itupun dengan cakupan yang minimalis pula, sedangkan kewenangan yang diberikan UU hanya terbatas pada beberapa hal saja, itupun hanya bersifat koordinatif. Kedepannya camat dan kecamatan diharapkan mendapat kewengan lebih dalam melakukan pelayanan, hal ini disebabkan belum bisanya pemerintah kabupaten turun secara langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun perlu dicatat juga bahwa wilayah kecamatan perlu mendapatkan sumber dana, SDM dan infrastruktur yang memadai dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Kata kunci : Kewenangan Camat, UU No 32 Tahun 2004, Organisasi Kecamatan.

Actions (login required)

View Item