HALLASON, TRIANTO SITINJAK (2016) GAGASAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
perpustakaan-cover+abstrak pdf fix.pdf - Published Version Download (56kB) | Preview |
|
|
Text (Bab 1 Pendahuluan)
Perpustakaan-BAB 1 pdf.pdf - Published Version Download (222kB) | Preview |
|
|
Text (Bab 5 Penutup)
Perpustakaan-BAB 5 pdf.pdf - Published Version Download (51kB) | Preview |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Perpustakaan-Daftar_Pustaka pdf.PDF - Published Version Download (62kB) | Preview |
|
Text (Skripsi full)
paling fix ipload skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Korupsi masih mengakar dan membudaya di Indonesia. Jumlah kerugian yang diakibatkan karena Korupsi sudah tidak terhitung lagi, korupsi bahkan dijadikan budaya pemerintahan, hal ini semakin mengukuhkan korupsi sebagai budaya oleh pejabat publik baik di tingkat yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai intitusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut, agar tidak ada tumpang tindih dalam pengaturan kewenangan tersebut maka digagas pembentukan Lembaga Pengawasan untuk Komisi pemberantasan Korupsi. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana Eksistensi Lembaga Pengawas di Indonesia? , 2) Bagaimana gagasan terhadap pembentukan Lembaga Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif dengan model penelitian deskriptif normatif terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil Penelitian ini menunjukkan 1) Lembaga pengawas merupakan bagian dari lembaga negara. Pengawasan dalam menajemen hakikatnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai organisasi. 2) Pengawasan mempunyai posisi yang kritikal untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi tetap berada dalam jalur yang sesuai untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Secara khusus, dengan pengawasan diharapkan dapat diperoleh masukan bagi pengambil keputusan untuk menghentikan atau meniadakan serta mencegah terulang kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, hambatan, dan ketidakadilan.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | S1 Ilmu Hukum |
Date Deposited: | 19 Dec 2016 07:18 |
Last Modified: | 19 Dec 2016 07:18 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/18810 |
Actions (login required)
View Item |